Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19, Wiku: Tak Boleh Cuti Selama Libur Nataru

- Jumat, 19 November 2021 | 09:09 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid -19 Wiku Adisasmito (Foto: dok covid19.go.id)
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid -19 Wiku Adisasmito (Foto: dok covid19.go.id)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah tengah menyiapkan beberapa strategi dalam upaya mengantisipasi penencegahan kenaikan kasus Covid-19 selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.

Salah satunya adalah pelarangan cuti atau libur bagi ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN maupun swasta selama libur Natal dan akhir tahun. Peniadaan cuti dilakukan mulai tanggal 24 Desember 2021.

"Hal ini semata-mata dilakukan untuk meminimalisir pergerakan masyarakat yang tidak mendesak," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid -19 Wiku Adisasmito yang dikutip dari laman Satgas Penanganan Covid -19, Jumat (19/11/2021).

Wiku mengatakan, momen libur panjang kerap dimanfaatkan masyarakat dengan bepergian ke luar rumah dan mengunjungi sanak saudara dan kerabat. Kegiatan ini seringkali mengurangi kedisiplinan protokol kesehatan. 

"Maka tidak heran jika kemampuan Covid-19 untuk menyebar ke lebih banyak orang dalam waktu yang bersamaan dapat terjadi," kata Wiku.

Penularan seperti ini mengakibatkan kenaikan kasus signifikan dan penambahannya bersifat berlipat ganda atau eksponensial. Dimana pola demikian tergambar pada angka reproduction number suatu penyakit yang berada di atas satu.

Semakin tinggi reproduction number suatu penyakit maka akan semakin besar peluang jumlah kasus positif terus meningkat begitu juga sebaliknya. 

Dengan alasan itu, kata Wiku, pemerintah sepakat menerapkan beberapa strategi dalam upaya mencegah kenaikan kasus Covid-19 akibat libur Nataru.

 Pertama , pelarangan cuti atau libur bagi ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN maupun swasta selama libur akhir tahun. Peniadaan cuti dilakukan di tanggal 24 Desember 2021 dan larangan pengambilan jatah cuti di akhir tahun. Hal ini semata-mata dilakukan untuk meminimalisir pergerakan masyarakat yang tidak mendesak.

Halaman:

Editor: Rahma Nurjana

Tags

Terkini

Dedi Mulyadi: Kajati Terima Suap Harus Dipecat

Selasa, 18 Januari 2022 | 21:30 WIB

5 Juta Vaksin Sinovac Tiba di Tanah Air

Selasa, 18 Januari 2022 | 14:15 WIB

Picu Banjir, Warga Minta Tanggung Jawab PT Timah

Selasa, 18 Januari 2022 | 03:35 WIB
X