Rapor Merah Kebijakan Narkotika Indonesia

Heldi Satria
- Jumat, 19 November 2021 | 19:15 WIB
iur. Asmin Fransiska, SH., L.L.M (Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya)
iur. Asmin Fransiska, SH., L.L.M (Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya)

BANDUNG, HARIANHALUAN.COMIndonesia mendapat nilai rendah dalam hal kebijakan narkotika. Berdasarkan Indeks Kebijakan Narkoba Global yang dirilis November tahun ini, Indonesia berada di peringkat ke-28 dari 30 negara yang dinilai. Dari skala 0 hingga 100, Indonesia mendapat nilai 29. Sementara itu, Norwegia menduduki peringkat terbaik dengan nilai 74 dalam indeks tersebut.

Demikian terungkap dalam seminar Sosialisasi Indeks Kebijakan Narkotika Global yang digelar secara daring oleh Rumah Cemara, Kamis (18/11).

Indeks Kebijakan Narkotika Global adalah alat ukur yang mendokumentasikan dan membandingkan kebijakan narkotika nasional. Indeks ini dibuat Konsorsium Harm Reduction. Lewat alat ini, setiap negara diberi nilai dan peringkat yang menunjukkan seberapa selaras kebijakan narkotika dan implementasinya dengan prinsip-prinsip PBB tentang HAM,  kesehatan, dan pembangunan.  

Terdapat 75 indikator dalam indeks ini dengan 5 variabel yakni ketiadaan respons penggunaan penghukuman yang ekstrem, proporsionalitas sistem peradilan pidana, kesehatan dan harm reduction (layanan pengurangan dampak buruk konsumsi narkoba), akses obat-obatan, serta pembangunan.

Kuatnya pemidanaan dalam penyelesaian kasus narkotika ditengarai menjadi salah satu faktor yang membuat nilai rapor Indonesia merah dalam indeks tersebut. Dengan kata lain, dekriminalisasi yang mengacu pada upaya penghapusan hukuman pidana untuk konsumsi narkotika hampir tidak berlangsung di Indonesia. Pemenjaraan masih menjadi pilihan utama bagi penegak hukum.

Baca Juga: Raih Peringkat 4 di MTQ ke-39 Sumbar, Wabup Sabar: Hadiah Untuk Kafilah Sudah disiapkan

Padahal, sejumlah negara telah mengalihkan hukuman pidana pada pengguna narkotika seperti dengan sanksi kerja sosial, denda, dan bahkan ada yang tidak menerapkan hukuman sama sekali.

Pakar hukum dan kebijakan narkotika, Dr. iur. Asmin Fransiska, SH., L.L.M., mengatakan, Indonesia sebenarnya telah melakukan beberapa upaya pengalihan dari kewenangan penegak hukum ke akses kesehatan di Indonesia, seperti melalui putusan rehabilitasi.

“Namun sayangnya, rehabilitasi itu seringkali diangggap sebagai hukuman alias bagian dari pemidanaan. Padahal, di banyak negara yang nilai rapornya bagus, rehabilitasi adalah bagian dari alternatif pemidanaan sehingga pengguna narkotika diperlakukan sebagai pasien, bukan kriminal,” terangnya.

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Sumber: rilis

Tags

Terkini

X