Menyongsong Pemilukada Serentak

- Jumat, 6 Februari 2015 | 19:53 WIB

Adanya cukup banyak pemilukada yang rencananya a­kan digelar serentak di Indo­nesia pada 2015, maka bisa dikatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling sibuk menggelar pemilihan kepala daerah. Dengan du­kungan 34 provinsi, 399 kabu­paten, dan 98 kota, Ke­men­terian Dalam Negeri (Kemen­dagri) menyebutkan negeri ini menyelenggarakan pemilu di daerah hampir tiap dua hari sekali. Belum lagi ditambah dengan pemilu le­gis­latif, pe­mi­lu presiden, dan pemilu putaran kedua.

Penyelenggaraan pe­milu­kada yang begitu ba­nyak dan sering dilang­sungkan di Indo­nesia dinilai sangat mem­boroskan anggaran dae­rah. Bahkan bagi daerah yang ke­mam­puan fiskalnya ren­dah, kewajiban membiayai pilkada mengurangi belanja pelayanan pub­lik, seperti urusan pendi­dikan dan kese­hatan. Karena itu, penye­lenggaraan pemi­lukada seren­tak dipan­dang lebih tepat karena dilihat lebih hemat dan efisien.

Menurut Sekretaris Jende­ral Sekretariat Nasional Fo­rum Indonesia untuk Trans­­paransi Anggaran (Sek­nas Fitra) Yuna Farhan, untuk biaya pilkada kabupaten/kota, dibutuhkan dana sekitar Rp 25 miliar, sedangkan pilkada provinsi sekitar Rp 100 mi­liar. Jadi, untuk kese­lu­ruhan pilkada di Indo­nesia, diper­lukan sekitar Rp 17 triliun.

Namun, bila pemilukada dilaksanakan serentak, dana yang diperlukan bisa ditekan sekitar Rp 10 triliun. Biaya yang dikeluarkan untuk pemi­lukada serentak ini ada peng­he­matan APBN (Harian Kom­­­pas, 4 September 2012). Adanya pe­lak­sanaan pemilu­kada seren­tak dinilai dapat terjadi peng­he­matan biaya dan waktu pe­nye­lenggaraan.

Pemilukada yang dilak­sanakan di Provinsi A­ceh dan Sumatra Barat da­pat dija­di­kan contoh. Di kedua daerah ini, biaya penye­lenggaraan pemi­lu­ka­da ter­pang­kas hing­ga 60 persen setelah Aceh meng­gabungkan pelaksanaan pemi­lihan guber­nur dengan 17 pemi­lihan bupati, dan Suma­tra Barat meng­gabung­kan pemilihan guber­nur de­ngan 11 pemili­han bupati/wali kota.

Indikasi pemborosan ang­garan setidaknya terlihat dari tiga masalah pencalonan pa­sangan kepala daerah da­lam proses penye­leng­gara­an pemi­lu­kada. Per­ta­ma, terjadi poli­tik uang dalam bentuk “ong­kos pasangan” kepada partai politik yang memang berhak mencalonkan. Kedua, terjadi ketegangan dan bahkan per­pecahan internal parpol akibat ketidaksepakatan pengurus parpol dalam mengajukan pasangan calon.

Ketiga, pencalonan yang hanya mempertimbangkan “ongkos pasangan” menge­cewakan masyarakat karena calon yang diinginkan tidak masuk daftar calon. Hal ini menyebabkan masyarakat apa­tis terhadap pemilukada se­hing­ga partisipasi pemilih menurun. Di lain pihak, hal ini menyebabkan masyarakat ma­rah sehingga bisa menim­bul­kan konflik terbuka.

Pemilukada serentak mem­­­­bu­at masyarakat bisa mengevaluasi kinerja kepala daerah dan anggota DPRD dengan memilih tokoh dan partai yang sama demi efek­tifnya pemerintahan. Ha­nya saja di balik kelebihan itu, pemilihan dengan cara ini juga menyimpan kelemahan, mi­salnya, masyarakat relatif tak cukup punya waktu untuk memutuskan siapa yang akan dipilih.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Anies dan Gibran Saling Puji, Hari Ini Janji Akan Bertemu

Minggu, 26 September 2021 | 13:27 WIB

Status Irjen Napoleon Ditentukan Pekan Depan

Sabtu, 25 September 2021 | 22:20 WIB

Hari Ini Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 2.137

Sabtu, 25 September 2021 | 19:45 WIB

Ini 7 BUMN yang Mau Dibubarkan Erick Thohir

Sabtu, 25 September 2021 | 19:30 WIB

Mana yang Mahal Harga BBM RI atau Malaysia?

Sabtu, 25 September 2021 | 18:22 WIB
X