Transparansi Melalui Pemerintahan Terbuka

- Minggu, 8 Februari 2015 | 19:46 WIB

Na­mun dalam be­berapa tahun terakhir arti ter­­buka tersebut mulai ber­geser ke arah ke­terbukaan pe­me­rin­tah terhadap kegiatan, ke­bijakan, penggunaan ang­garan dan lain sebagainya melalui perangkat tek­no­logi informasi dengan pe­nger­tian bahwa ada suatu kon­sep rasio­nal yang da­pat dibuat guna men­capai tujuan dalam me­lak­sanakan tata kelola pe­me­rin­tahan yang baik se­hingga penga­turan ke­hi­dupan sosial, eko­nomi, politik  berja­lan sesuai dengan aturan­nya,­transparan dan akuntabel de­ngan perang­kat teknologi info­­masi yang tujuan akhirnya adalah terca­painya kehidupan rakyat yang sejahtera. Konsep ini diramu berdasarkan pada data dan informasi yang harus dibagi kepada masyarakat seca­ra trans­paran dan akuntabel, kecuali data dan informasi yang terkait dengan sistem keamanan dan ketahanan Ne­gara yang harus dirahasiakan karena untuk kepentingan pertahanan negara.

Pemerintah terbuka me­rupakan model yang baik un­tuk diadopsi dan diim­ple­men­tasikan oleh pemimpin masa kini, karena dimaksudkan seba­gai upaya pemerintah kepada masyarakatnya untuk tidak sekedar memberikan akses data, informasi, dokumen, proses-proses yang dilakukan, tapi lebih dari itu yaitu dengan memberikan kesempatan kepa­da masyarakat untuk ikut ber­partisipasi dalam berbagai macam kebijakan yang akan di­ambil oleh peme­rintah dan me­lakukan pe­ngawasan ter­­hadap kinerja pela­yanan kepa­da publik yang dila­kukan oleh penyelenggara negara. Selain itu pemerintah terbuka juga merupakan ba­gian dari upaya meningkatkan komunikasi dan kerja antar departemen, dinas, bidang  dan tingkatan lainnya dari pe­merintahan, sehingga antar sesama penge­lola peme­rintah dapat berbagi informasi dan hasil yang telah dilakukan secara internal dan menjadikan pemerintah lebih efisien dan akuntabel.

Pengaturan pemerintah terkait dengan pelayanan, pe­ngelolaan administrasi dan keuangan mempunyai stan­dard yang baku. Pemerintah terbuka dalam implementasi dan tata kelola pemerintah, akan cermat dan terukur da­lam mengelola data dan informasi dengan pemanfaatan infra­struktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) se­ba­gai media informasi menuju transparansi.

Namun demikian terbuka bukan berarti masyarakat be­bas mengeksplorasi sistem tetapi terbuka untuk me­nge­tahui semua data dan infor­masi dengan seluas-luasnya dan sedetail-detailnya melalui infrastruktur TIK tentang pemerintah dan manajemen tata kelolanya. Keamanan sis­tem dan keamanan data harus selalu tetap terjaga. Jika se­andainya dalam muatan atau kontens yang ditampilkan ter­nyata diperoleh informasi yang tidak sesuai, maka masyarakat bisa menggunakan hak nya sebagai warga negara untuk mempertanyakan informasi yang kurang jelas atau infor­masi yang belum disebutkan atau informasi yang keliru.

Penerapan pemerintah  ter­­­­­­buka berbasis TIK diha­rapkan dapat berdampak kepa­da beberapa hal di­antaranya adalah ting­kat kejahatan ko­rup­si oleh pengelola peme­rintah dan kroni-kroninya akan turun secara drastis, pejabat pe­merintah tidak berpikir untuk mereka sendiri, mereka akan berpikir bagaimana mem­­­buat rakyatnya makmur sejahtera, penyalahgunaan wewenang dapat dikurangi, pemanfaatan keuangan negara menjadi le­bih jelas dan pem­borosan uang negara bisa di­kur­­angi; visi, misi dan prog­ram kerja pe­merintah akan lebih terarah dan tepat sasaran. Dampak tersebut merupakan cerminan kepada nilai-nilai transparansi pemerintah ke­pada publik dan keterlibatan masyarakat secara kese­luru­han. Dampak lainnya jika pe­me­­rintah terbuka di­imple­mentasikan adalah:

Pertama, partisipasi publik meningkat, dengan pemerintah terbuka publik dapat ikut serta dalam urun saran untuk kebi­jakan-kebijakan yang dibuat. Publik tidak apatis terhadap pemerintah dan Publik dapat mengawasi serta mengontrol pemerintah dengan baik se­hingga pemerintah benar-be­nar bertang­gungjawab ter­ha­dap apa yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam me­ngelola negara. Sebagai contoh publik dilibatkan dalam proses penentuan kebijakan dalam memberikan usulan-usulan program yang berkaitan de­ngan pelayanan publik kepada pemerintah.

Kedua, pemerintah akan bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan dan  publik dapat meminta pertang­gung­jawaban langsung dari pe­merintah terkait kegiatan, kebi­ja­kan­ dan kinerja pela­yanan yang telah diberikan, dengan de­mikian kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dibangun karena publik me­nilai bahwa pemerintah mem­punyai akuntabilitas ter­ha­dap program-program dan ke­bija­kan yang telah dibuat.

Ketiga, prinsip efisiensi dapat dijalankan oleh pe­me­rintah, artinya bahwa nilai-nilai ketepatan dan keman­faatan terhadap program-prog­ram pemerintah dapat dijalan­kan dengan lebih trans­paran. Hal ini akan ber­dampak kepa­da penghematan pada tugas, waktu dan biaya. Contoh efi­sien­si pemerintah adalah de­ngan memanfaatkan semua infrastruktur TIK. In­f­ra­struk­tur TIK akan me­mudahkan tugas aparatur negara dalam menjalankan tugasnya, dan memudahkan masyarakat un­tuk meng­ak­ses­nya, hemat wak­tu dan he­mat biaya. Pe­nerapan e-go­vern­­ment adalah salah satu con­­toh pemanfaatan TIK dan diya­kini membawa dampak yang baik terhadap efisiensi pe­merintah, salah satu con­toh­nya adalah undangan rapat da­pat melalui email atau web­site sehingga efisien dalam peng­g­u­naan kertas (paperless).

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

2 Kunci Pengendalian Covid-19 Ala Presiden, Simak!

Rabu, 22 September 2021 | 16:15 WIB

Sabar! Pemerintah Belum Putuskan Cuti Bersama 2022

Rabu, 22 September 2021 | 13:07 WIB

Ada Apa? Giring Ganesha Sebut Anies Baswedan Pembohong

Selasa, 21 September 2021 | 22:55 WIB
X