Jokowi Galau Mobnas

- Senin, 9 Februari 2015 | 19:49 WIB

 

Saat popularitas mobil E­sem­­ka meledak, banyak peja­bat pemerintahan mem­be­ri­kan dukungan terha­dap mobil kar­ya siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tersebut. Saat ini apa kabar dengan mobil Esemka? Perta­nyaan yang saat ini banyak bergulir di antara keinginan Jokowi untuk mem­­­­­buat mobil nasional. Di saat masyarakat sedang dibi­ngung­kan dengan polemik yang terus bergulir di antara KPK dan Polri, Jokowi ber­tandang ke Malaysia untuk menyaksikan penan­da­ta­ngan­an nota kese­pahaman kerja sama antara CEO PT. Adiper­ka­sa Citra Lestari AM Hendro­priyono yang juga man­tan Kepa­la Ba­dan Intelijen Nega­ra, dan man­tan penasihat tim transisi Joko­wi-Jusuf Kalla yang kala itu berniat me­ngem­bangkan mo­bil nasi­o­nal di Indonesia de­ngan CEO Pro­ton Holdings  Bhd Datuk Ab­dul Harith Ab­dul­lah.

Salah satu keuntungan yang akan diperoleh Indonesia dari penandatanganan nota kese­pahaman ini adalah dapat mem­buka la­pa­ngan ker­ja yang luas bagi rakyat Indonesia da­lam bidang in­dustri otomotif. Namun, apa­kah benar tujuan tersebut yang ingin dicapai atau ada niat lain dibalik itu semua? Jangan sampai alasan rakyat yang selalu digadang-gadangkan dan menjadi alasan disetiap pengambilan kepu­tusan bu­kannya mengun­tung­kan bagi rakyat, tapi malah akan me­rugikan rakyat sendiri dan menguntungkan pihak-pihak terkait saja.

Sama dengan banyak keja­dian yang sudah-sudah, seperti kasus lumpur lapindo yang belum berkesudahan, korupsi, kolusi dan nepotisme disegala bidang. Rakyat dikedepankan, namun hasilnya bukannya men­­se­jahterakan rakyat tapi hanya mempertebal pundi-pundi mereka yang berkuasa.

Saat ini menjadi sebuah tanda tanya besar bagi masya­rakat. Di tengah lawatan Joko­wi ke negara tetangga tersebut, muncul nama Hen­dropriyono, Adiperkasa Citra Lestari, dan Proton. Apakah ini ada hubu­ngannya dengan diplo­masi  antara Indonesia dengan Ma­lay­sia? Jika iya, mengapa harus Hen­dro­pri­yono dan peru­sa­ha­an yang digawanginya muncul ber­samaan dengan lawatan ter­sebut. Hal ini akan menim­bulkan kecurigaan di tengah masyarakat, apakah ada “bagi-bagi rezeki” kepada teman sejawat di tengah kun­jung­an­nya.

Walaupun isu yang ber­kem­bang saat ini telah ditang­gapi oleh Menteri Perin­dus­trian Saleh Husin, bahwa pe­nan­datanganan tersebut mur­­ni business to business tanpa adanya kepentingan peme­rin­tah di dalamnya, ke­curigaan masyarakat mutlak tidak akan dapat dihindarkan. Saat ini nota kesepahaman kerja sama tersebut telah ditandatangani, mau tidak mau posisi Indo­nesia akan tetap berada di bawah Malaysia karena Indo­nesia yang melakukan alih teknologi dan pengetahuan. Padahal pada kenyataannya, industri otomotif Indonesia dan Malaysia bisa dikatakan sejajar, dengan banyaknya eks­por peralatan otomotif Indo­nesia ke Malaysia. Sangat disa­yangkan sekali jika MoU ini dilakukan dengan negara yang tekhnologi otomotifnya bisa dikatakan masih sejajar dengan Indonesia. Bukannya mere­mehkan kualitas Malay­sia, tapi mengapa tidak dilakukan de­ngan perusahaan otomotif besar di Asia seperti Jepang yang kualitas riset dan pengem­bangannya jauh lebih baik dibanding Malaysia.

Ada baiknya saat ini peme­rintah bersama swasta lebih memperhatikan potensi yang ada di dalam negeri. Jangan sampai rakyat kecewa bertubi-tubi atas apa yang mereka saksikan di negeri ini dengan menyaksikan kemilau janji manis saat proses pemilu ber­langsung, namun lama kela­maan kemilau tersebut sema­kin pudar seiring dengan berja­lannya roda peme­rintahan yang dikelilingi oleh kepen­tingan kelompok. Semo­ga!

 

WULAN OKTARIANI
(Mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Universitas Andalas)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Ini Aturan Baru Naik Kereta Api Mulai Oktober 2021

Rabu, 29 September 2021 | 04:05 WIB
X