DIM dan Mentawai Serta Wilayah Budaya Minang Lainnya

- Minggu, 15 Februari 2015 | 19:36 WIB

Dan ABS-SBK itu diperlakukan tidak hanya ditingkat Nagari di Sumatera Barat tetapi juga di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi sendiri. Minimal tidak ada undang-undang negara yang berlaku di DIM ataupun praktek-praktek sosial-budaya yang ber­tentangan dengan moralitas dan filosofi ABS-SBK.

Bahwa di wilayah DIM ada kelompok masyarakat yang bukan Minang dan tidak mengikuti adat dan budaya Minang, tetapi mengikuti adat dan budaya mereka sendiri, seperti masyarakat Mentawai di Kepulauan Mentawai, masyarakat non-pribumi, seperti suku Cina dan India dll itu, sama sekali dibolehkan dan bahkan dilindungi. Adalah bertentangan dengan nilai budaya ABS-SBK manakala masyarakat non-Minang yang berdomisili di DIM dilarang dan tidak dibo­lehkan mereka melaksanakan ajaran adat dan agama mereka.

Dengan ABS-SBK di mana Adat bersendikan Syarak, dan Syarak bersendikan Kitabullah juga terkan­dung arti, kita menghormati agama dan adat serta budaya dari masya­rakat yang berbeda itu. Tidak pernah ada dalam sejarah adat dan Islam melarang penganut agama-agama lain untuk melaksanakan agama dan adat serta budaya mereka. Begitu jugalah yang berlaku di DIM di mana kita menghargai agama dan adat serta budaya dari masyarakan non-Mi­nang yang tidak muslim. Sebaliknya, dalam ajaran ABS-SBK, di mana Adat bersendi Syarak dan Syarak bersendi Kitabullah, anggota masya­rakat Minang yang keluar dari Islam, juga otomatis keluar dari ikatan keluarga masyarakat Mi­nang. Me­reka tidak lagi dianggap dan diper­lakukan sebagai warga masya­rakat Minang.

Masyarakat Minang, karena kebiasaan suka merantau sejak dari dahulu, ditemukan ada di mana-mana yang juga telah bergenerasi, tidak hanya di Nusantara ini, tetapi di Semenanjung Melayu di Asia Tenggara lainnya. Sekarang ini masyarakat Minang bahkan di Aus­tralia, di Eropah dan Amerika, dan di manapun. Mereka adalah anak rantau. Sudah barang tentu mereka tidak akan bermimpi untuk mema­sukan daerah rantau itu untuk men­jadi bahagian dari DIM. DIM  ha­nyalah sebatas wilayah Provinsi Sumatera Barat yang ada sekarang.

Wilayah pantai barat Sumatera, dari Aceh, tapanuli dan Bengkulu, lalu wilayah Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Selatan, yang juga banyak warga keturunan Mi­nang­nya, tidaklah akan juga menjadi bahagian yang integral dari wilayah DIM. Mereka tetap menjadi warga dari provinsi-provinsi bersangkutan, walau secara adat dan budaya mere­ka punya kaitan dengan tanah lelu­hur mereka di Minangkabau. Begitu juga sebagai muslim, karena adat berkaitan erat dengan Syarak, kita tidaklah akan menuntut bahwa semua orang Islam didunia ini akan juga menjadi warga DIM. Akan lucu sekali jadinya berpikir seperti itu.

Sekali lagi, yang DIM itu secra administratif pemerintahan hanya­lah wilayah Provinsi Sumatera Barat yang ada sekarang. Kekhasan DIM adalah karena adatnya berdasarkan syarak, dan syarak bersendi kita­bullah, yang dibuhul dalam ikatan ABS-SBK itu.

Kekhasan lainnya tentu saja adalah sistem sosialnya yang berda­sar matrinialisme yang menjunjung tinggi harkat wanita tetapi struktur keluarga tetap dipimpin oleh laki-laki yang menjadi mamak dalam keluarga ibu, dalam kaum, suku dan nagari. Karenanya, masyarakat Minang kabau walau matrilineal tetapi bukanlah Matriarkal. Masya­rakat Minang bahkan patriarkal. Yang dimaksud dengan Kepemim­pinan Tungku nan Tigo Sajarangan, Tali nan Tigo Sapilin, yaitu ninik mamak, alim-ulama dan Cadik Pandai adalah patriarkal sifatnya.

Kekhasan DIM lainnya adalah juga tentang hal pemikiran harta. Yang dibagi menurut hukum faraidh hanyalah harta pencarian dari yang meninggal seperti yang ditentukan oleh hukum faraidh itu sendiri. Sementara Harta Pusaka kaum, suku dan nagari yang memang bukan harta dari yang meninggal, sendiri­nya tidak dibagi secara hukum faraidh. Harta Pusaka kaum, suku dan nagari adalah harta wasiat waqaf  bersama yang diturunkan secara turun-temurun menurut garis ibu. Pelencengan-pelencengan yang te­lah terjadi, termasuk diagungkannya tanah ulayat oleh pemerintah sebagai HGU (Hak Guna Usaha) kepada penguasa non-pribumi untuk usaha perkebunan sawit, karet sebelumnya, dan usaha penggalian gas dan mi­nyak, dsb, yang jumlahnya sampai ratusan ribu hektar di Sumatera Barat saja, harus dibenahi kembali dengan mengem­balikan hak ulayat tanahnya kepada kaum, suku dan nagari bersangkutan. Adalah tugas dari pemerintah DIM untuk mem­benahi dan menyele­sai­kannya. Semeoga Allah swt meri­dhai dan memberi petunjuk-Nya kepada kita bersama, amin! ***

 

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Akui Bersalah, Rachel Vennya Siap Terima Sanksi

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:50 WIB

Industri Media Didorong Perhatikan Kualitas Konten

Senin, 18 Oktober 2021 | 04:05 WIB

Terpopuler

X