Pemerintah yang Panik dan Kewalahan

- Senin, 16 Februari 2015 | 20:05 WIB

Keputusan yang diambil-pun atas si perusak sistem tersebut juga tidak berdasarkan kekalutan karena tekanan-tekanan pihak di luar lingkungan kekuasaan ataupun dari dalam sendiri. Si pemimpin mengambil kebijakan dengan arif dan bijaksana, sesuai dengan tingkat kesalahan yang terjadi atas system. Salah satu jalan untuk mengambil keputusan itu tentunya musyarakat dan mufakat.

Namun, jika dilihat dalam beberapa contoh keputusan penguasa di daerah ini, mereka sepertinya lupa dengan pepatah di atas. Ambil contoh terdekat adalah keputusan Pemerintah Kota Bukittinggi yang melarang badut yang menghias sekitar Jam Gadang sejak beberapa tahun terakhir.

Keputan ini muncul menyusul kritik yang terbuka di media di luar Sumbar yang menyebutkan badut tadi  “memeras” pengunjung untuk mau berfoto dengan mereka, demi imbalan yang sebenarnya juga tak seberapa.

Perlu dicatat, itu salah. Tapi, apakah karena kesalahan itu mereka semua harus “dihabiskan”? Hal ini terasa tak adil karena kesalahan individu yang mungkin sudah menjadi kebiasaan sebelumnya, tidak diberi kesempatan untuk diperbaiki. Belum lagi soal pembinaan. Apakah ada selama ini pemerintah sempat melakukan pembinaan bagi si badut agar tidak melakukan hal-hal yang dianggap tak elok untuk mendukung pariwisata Bukittinggi.

Jika hal ini sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah pengawasan. Personil-personil Dinas Pariwisata setempat atau Pol PP atau perangkat pemerintah daerah yang lain, tentu bisa melakukan pengawasan. Lalu, kalau saja pemerasan tadi masih, kendati sudah diawasi, tindak saja mereka yang berbuat demikian.

Proses punishment akan menjadi pembelajaran bagi yang lain agar dapat menjaga sikap dalam bertindak juga menjadi efek jera. Ada kesan, karena tak kuat menanggung malu, hal ini dimanfaatkan pemerintah Bukittinggi menghentikan aksi mereka.

Upaya yang mereka (para badut) lakukan layak disuport. Presiden Joko Widodo adalah sosok yang mendukung terlaksananya ekonomi kreatif. Ntah bisa aksi badut jam gadang tak tergolong dalam ekonomi kreatif yang dimaksud sang presiden, tapi upaya kreatif setidaknya sudah mereka lakukan.

Padahal, jika dilihat dari sisi persoalan lain yang lebih luas, masih ada persoalan lain yang “menyakitkan” jika kita berkunjung ke Bukittinggi. Contohnya, persoalan tarif parkir yang sangat tak bersahabat. Tapi, ntah kenapa pula, hal ini tak juga selesai-selesai oleh pemerintah setempat, dan cenderung berlarut.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Kelanjutan PPKM Level 4 Dibahas Hari Ini

Minggu, 25 Juli 2021 | 09:10 WIB
X