Save KPK, Save Polri

- Selasa, 17 Februari 2015 | 20:12 WIB

Yang lebih mengejutkan lagi, dugaan kriminalisasi ternyata tidak hanya menimpa unsur pimpinan KPK. Karena saat ini, 21 penyidik KPK juga sudah disiapkan untuk tetapkan pula sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api secara ilegal. Rencana dan persiapan penetapan 21 penyidik KPK menjadi tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bareskrim Polri Komjend Budi Waseso.  Se­bagaimana diketahui Komjen Budi Waseso merupakan besan dari Komjen Budi Gunawan yang tertunda pe­lantikannya sebagai Kapolri hingga sekarang, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan rekening gendut.

Jika itu semua pimpinan KPK berstatus tersangka dan mayoritas penyidiknya juga akan ditetapkan sebagai tersangka, maka bisa disimpulkan KPK benar-benar sudah lumpuh. Para koruptor akan bertepuk tangan. Cita-cita dan amanat reformasi menjadi terbengkalai. Praktik korupsi di negeri ini akan bertambah ngeri dan tentunya akan lebih menyengsarakan.

Para pakar hukum menilai sejumlah oknum petinggi Polri sudah mengenyampingkan kepentingan Negara yang jauh lebih besar dan kini justru mengedepankan penegakkan hukum remeh-temeh yang pada akhirnya menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Pasalnya agenda pemberantasan korupsi yang bisa menyelamatkan uang Negara triliunan rupiah justru terhambat oleh ulah oknum-oknum yang diduga berpikiran sempit dan menjadikan hal-hal kecil untuk melenyapkan kepentingan bangsa dan Negara yang jauh lebih besar.

Dalam kurun waktu satu bulan setelah Jenderal Sutarman dan Komjen Suhardi Halius diberhentikan secara hormat masing-masing sebagai Kapolri dan Kepala Bareskrim Mabes Polri dan  sedianya akan digantikan oleh Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri serta Irjen (Komjen-sekarang) Budi Waseso sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri iklim di internal Polri langsung gaduh.

Diduga kuat penetapan pimpinan dan penyidik KPK sebagai tersangka adalah aksi balas dendam Komjen Budi Waseso akibat ditetapkannya  Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Intitusi Polri diduga sudah dipergunakan oleh oknum-onum petinggi Polri tertentu untuk melancarkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Target-target pribadi dan kelompok itu diwujudkan dengan mengenyampingkan kepentingan Negara yang jauh lebih besar. Sikap dan praktik oknum petinggi Polri yang demikian justru akan memperburuk citra institusi Polri sebagai penegak hukum. Bahkan bisa menghancurkan  institusi Polri.

Kondisi di atas tak ayal mengundang rasa cemas banyak kalangan masyarakat, terutama bagi kelompok pro pemberantasan korupsi. Karena itu, Presiden Joko Widodo diminta segera bertindak tegas.

Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Penetapan sebagai tersangka ditetapkan Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). Abraham Samad disangkakan ikut membantu tersangka utama, Feriyani Lim, dalam memalsukan dokumen kependudukan.

Untuk menyelamatkan institusi Polri, Presiden Jokowi  memang harus membuat keputusan secepatnya, apakah akan melantik Komjend Budi Gunawan atau justru sebaliknya. Namun sebaiknya, presiden mesti membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan memutasi Komjen Budi Waseso sebagai Kepala Bareskrim Polri. Ini sangatlah penting, ketimbang orang-orang yang diberikan kewenangan justru mempergunakan kewenangan itu dengan mengenyampingkan kepentingan Negara yang jauh lebih besar. **

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Memasuki Era Endemi Covid-19, Siapkah Indonesia?

Selasa, 26 Oktober 2021 | 11:15 WIB
X