KPK: Janda Rezim SBY yang Merana

- Kamis, 19 Februari 2015 | 19:06 WIB

Posisi KPK saat ini ibarat janda ditinggal suami. KPK sekarang adalah janda dari rezim SBY yang sudah tidak berkuasa lagi. Si janda ini tentu butuh proses panjang untuk dinikahkan kembali dengan rezim yang baru. Apalagi jika terdapat banyak perbedaan dan konflik-konflik kepen­tingan yang melilit relasi KPK dan Istana. Maka perkawinan Istana dengan KPK harus didahului oleh sebuah proses perceraian antara KPK dengan sisa-sisa rezim SBY, barulah kemudian bisa dinikahkan dengan peng­huni istana yang baru.

Nah, dalam peta konflik saat ini, nampaknya KPK be­nar-benar memiliki banyak kendala jika dipaksakan meni­kah dengan istana. Sehingga mau tidak mau, istana harus meregenerasi kepemimpinan KPK yang lama dan mengin­jeksikan darah baru yang satu golongan dengan darah istana. Dalam bahasa yang sedikit konspiratif, Jokowi terkesan sengaja menjadikan BG seba­gai umpan yang dicem­plung­kan ke dalam kolam. Kolam tersebut berisikan DPR, KPK, dan Polri. Setelah umpan dijatuhkan, Jokowi diam seri­bu bahasa. Jokowi menunggu hasil akhir dari “darwinisme politik” yang terjadi di dalam kolam pasca umpan dicam­pakkan. Dengan demikian, tangan rezim tetap  bersih karena konflik minggir keluar area istana.

Begitulah kira-kira bahasa konspiratif yang pas untuk rentetan-rentetan peristiwa konfliktual ini. Toh pada akhir­­nya, agenda utama rezim adalah melakukan penye­suai­an struktural di dalam tubuh KPK agar lebih seirama de­ngan kepentingan istana. Pe­nye­suaian ini butuh sebuah proses regenerasi kepe­mim­pinan KPK jika kepemim­pinan lama terkesan memiliki suara yang sangat sumbang.

Dengan demikian, konflik yang terjadi antara KPK dan Polri (BG) terlihat sebagai konflik “by design”, bukan konflik yang mendadak mun­cul tanpa sebab. Rentetan konfliktual ini bukan tanpa preseden, “roh” konflik secara substantif tak berbeda dengan episode Cicak versus Buaya episode pertama. Regenerasi berlangsung pasca pener­sang­kaan beberapa kepe­mimpinan KPK. Banyak yang menyangka bahwa akhir cerita dari cicak versus buaya adalah milik KPK, bukan Polri.

Tapi tanpa sadar, harus diakui, SBY berhasil mela­kukan regenerasi kepe­mim­pinan KPK yang sudah mulai galak berkat tangan dingin Antasari Azhar waktu itu. KPK dianggap menang, tapi Antasari Azhar mendekam di penjara atas kasus yang jauh panggang dari api. Bibit Samad Rianto dan Candra M. Hamzah mendapat SP3. Faktanya ada­lah bahwa ketiga orang ini langsung kehilangan eksistensi setelah itu. Seabrek daftar kasus yang mereka rencanakan sebelumnya mengendap sei­ring dengan kasus-kasus yang menimpa mereka. Bahkan Antasari sudah sempat mem­bentuk tim investigasi untuk mengusut mega skandal BLBI. Diperkirakan, jika KPK mam­pu bertahan lama, maka fokus KPK pada akhirnya juga kan berpindah ke skandal Bank Century. Inilah salah satu point yang diperkirakan ba­nyak pihak sebagai point masuk untuk meregenerasi kepe­mimpinan KPK waktu itu.  Skandal century adalah aib rezim SBY dan BLBI adalah dosa rezim Megawati.

Mari kita tilik sisi historis cerita konfliktual ini. Kisah lama ini bermula dari pener­sangkaan (akhirnya terdakwa) Antasari Azhar atas kasus pembunuhan terencana, ke­mudian berlanjut dengan pe­nangkapan dua deputy KPK waktu itu, yakni Chandra M Hamzah dan Bibit Samat Rianto atas testimoni Ari Muladi yang mengindikasikan kedua deputy KPK tersebut menerima sejumlah uang un­tuk menghentikan pemerik­saan kasus korupsi system komunikasi radio terpadu PT. Masaro Radiokom milik Ang­goro Widjojo.

Peristiwa bersejarah ini berlangsung sekitar setahun setelah krisis global mendera dan harga minyak sedang me­nan­jak tinggi. Ekonomi  Ame­rika dihantam krisis ke­ua­ngan akut yang bermula dengan macetnya kredit peru­mahan dan segala bentuk turu­nannya (dikenal dengan isti­lah sup­reme mortage), kemu­dian merembet ke system per­ban­kan yang merontokan be­be­rapa lembaga keuangan kelas kakap seperti  Lehman Brother (Bank Investasi no­mor dua di Amerika waktu itu) karena minus likuiditas. Imbas do­mestik bagi Indonesia wak­tu itu, salah satu yang paling massif, adalah tumbangnya Bank Century (sekarang jadi Bank Mutiara). Dolar yang kian meraja menjatuh­kan Cre­dit Adequate Ratio Bank ini ke titik minus dan akhirnya sam­pai pada posisi gagal kliring.

Geger financial nasional ini memaksa pemerintah un­tuk memilih dua opsi yang tersisa, sebagaimana yang diha­dapi oleh negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa waktu itu,  yaitu Bail Out atau (diprediksi) akan terjadi rush dalam system perbankan na­sio­nal. Pilihan pertama ter­nyata menjadi preferensi pe­merintah, selain negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Ketakutan pada bayang-bayang krisis moneter 1998 lalu men-drive pemerintah untuk mengambil opsi ini. Maka akhirnya tak kurang dari 6,7 triliun dikucurkan untuk menyelamatkan bank gurem ini, meski banyak aksi cacat perbankan yang telah mereka perbuat, seperti ikut menjual produk investasi bodong besu­tan PT. Anta Boga dan selalu tidak memenuhi standard ke­cu­kupan minimal yang telah ditetapkan oleh otoritas mo­neter, baik nasional maupun internasional.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Satgas Sebut Pandemi Covid-19 di Indonesia Terkendali

Selasa, 21 September 2021 | 18:55 WIB

Mulyanto Sambut Baik Indonesia Go Nuclear

Selasa, 21 September 2021 | 14:55 WIB

Mulai November, 44 Ponsel Ini Diblokir WhatsApp

Selasa, 21 September 2021 | 09:15 WIB
X