KPK: Janda Rezim SBY yang Merana

- Kamis, 19 Februari 2015 | 19:06 WIB

Di tengah jalan, penyun­tikan likuiditas ini ditengarai mengandung banyak masalah, baik secara hukum maupun secara politik. Banyak terdapat kejanggalan dan boleh jadi juga kebobrokan moral dari aktor-aktor yang terlibat di dalam pengucuran dana talangan ini. KPK yang waktu itu masih dibawah kepemimpinan An­tasari Azhar terindikasi juga sedang mencium bau tak sedap dari penalangan Bank Century yang banyak mengundang ta­nya tersebut. Ada pola peram­pokan uang negara yang teror­ganisasi dan sistematis mirip skandal BLBI di tahun 1998 lalu. Sebelumnya Antasari sempat membentuk tim untuk menangani skandal BLBI dan terhenti begitu saja semenjak beliau dijebloskan ke penjara atas kasus yang jauh berbeda. Indikasi Antasasi memahami secara mendalam perihal Cen­tury ini jelas terlihat bela­kangan saat  Antasari selalu nimbrung dalam ruang publik  jika persoalan Bank Century mulai menghangat, meskipun beliau muncul dengan ber­bagai cara dari balik jeruji besi (terakhir dengan rekaman pengakuan).

Beberapa perspektif kons­piratif berteori bahwa kri­minalisasi terhadap Antasari, Bibit, dan Chandra Hamzah tak lepas dari kejanggalan suntikan likuiditas pemerintah kepada Bank  Century meng­ingat dana talangan yang Rp 6,7 triliun ini telah menjadi aib politik bagi penguasa ketika itu yang jika dijamah terlalu jauh akan menumbangkan rezim yang berkuasa. Selain itu, ada juga perspektif konspiratif lainnya yang menghubungkan kriminalisasi pemimpin KPK dengan temuan-temuan indi­katif Antasari cs terhadap penggelembungan suara Partai Demokrat yang sangat luar biasa pada pemilu 2009. Dua perspektif konspiratif ini, selain berkaitan langsung de­ngan dosa rezim yang tertanam di kantor KPK, juga tak ba­nyak mendapat tempat di ru­ang publik karena masifnya cara pandang mainstream yang di­kam­panyekan penguasa bah­wa Antasari telah melakukan tin­dak pidana pembunuhan be­rencana lengkap dengan segala alat buktinya. Begitupun teori  mainstream tentang  pe­nang­kapan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Ham­zah yang dise­ret oleh polisi atas testimoni Adi Mulyadi tadi.

Artinya, jika kedua pers­pektif ini benar adanya dan jika kepemimpinan KPK waktu itu dipertahankan, maka dipas­tikan akan menjadi duri bagi keberlanjutan penguasa (regi­me sustainability) sehingga harus diregenerasi (dire­gimen­tasi) dengan aktor-aktor baru yang lebih toleran dan “atu­rable” (bisa diatur). Meskipun aktor-aktor  baru terkesan menggasak penguasa (Abra­ham Samad dan BW cs), se­per­ti pada kasus skandal Ham­balang yang menggoyang De­mo­krat dan salah satu menteri atau pada kasus Jero Wacik, namun kasus-kasus seperti ini diperlukan oleh penguasa un­tuk menjaga citra antikorupsi rezim, selama tidak meron­tokkan lingkaran dalam (inner circle) kekuasaan yang sedang bertahta. Pendeknya, segarang apapun KPK waktu itu, “pas­word”nya masih milik SBY.

Lepas dari itu semua, toh terbukti KPK kembali stabil setelah Antasari, Bibit Samad Rianto, dan Chandra M Ham­zah mendapat shock therapy dan hengkang dari institusi KPK. Hal ini nampaknya juga akan menjadi pola yang akan dialami  BW, beliau sudah  bersiap-siap untuk  nonaktif karena status tersangka yang dia terima.  Meskipun kemu­dian beliau berkemungkinan akan mendapat SP3 layaknya Chandra dan Bibit, namun dipastikan kiprah BW terha­dap rencana-rencana kasus yang akan diungkap bersama KPK akan tenggelam begitu saja. Sebut saja misalnya renca­na pengungkapan skandal Cen­­tury dan BLBI. Kedua kasus ini, terutama BLBI, akan merusak interaksi politik tran­skasional antara rezim lama dan baru. Century akan men­congkel dosa rezim SBY dan BLBI berkemungkinan akan menersangkakan Megawati serta menggoyang Partai Ber­kepala Banteng yang mem­back-up Jokowi sedari semula. Kemudian jika Adnan Pandu Praja juga pada akhirnya ber­hasil ditersangkakan oleh PT. Daisy Timber, Zulkarnaen dan dan Abraham Samad juga de­mi­kian, maka akan bertambah jumlah wakil ketua KPK yang akan nonaktif, ditambah lagi dengan Busyro Muqodas yang sudah lebih dulu pensiun.

Bagi saya, secara politik, saat penjegalan BG oleh KPK ini terjadi, maka itulah per­tanda bagi penguasa baru istana untuk melakukan penyesuaian aktor (actor adjustment), meng­ganti dengan yang lebih toleran dan tidak menjadi ancaman bagi kekuasaan yang sedang bertahta.  Nah per­soalannya, mengganti aktor KPK tidak semudah men­jatuhkan Sutarman atau melo­loskan AM Prasetyo ke pucuk pimpinan Kejagung karena masa aktif kepemimpinan KPK yang sekarang masih tersisa satu tahun lagi, ditam­bah pula dengan tingginya tingkat kepercayaan publik kepada lembaga ini. Disinilah design konflik (conflict design) itu dibutuhkan, agar regenerasi dan regimentasi di kedua insti­tusi ini segera bisa diwujudkan,  dari yang semula  mulai nakal dan menantang dengan yang adem dan seirama. Jadi nam­paknya, cicak dan buaya itu cuma kendaraaan bagi kadal yang ingin lewat.***

 

RONNY P. SASMITA
(Pemerhati ekonomi Politik)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

PKB Tolak Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat

Rabu, 20 Oktober 2021 | 22:40 WIB

Terpopuler

X