KPK: Janda Rezim SBY yang Merana

- Kamis, 19 Februari 2015 | 19:06 WIB

Posisi KPK saat ini ibarat janda ditinggal suami. KPK sekarang adalah janda dari rezim SBY yang sudah tidak berkuasa lagi. Si janda ini tentu butuh proses panjang untuk dinikahkan kembali dengan rezim yang baru. Apalagi jika terdapat banyak perbedaan dan konflik-konflik kepen­tingan yang melilit relasi KPK dan Istana. Maka perkawinan Istana dengan KPK harus didahului oleh sebuah proses perceraian antara KPK dengan sisa-sisa rezim SBY, barulah kemudian bisa dinikahkan dengan peng­huni istana yang baru.

Nah, dalam peta konflik saat ini, nampaknya KPK be­nar-benar memiliki banyak kendala jika dipaksakan meni­kah dengan istana. Sehingga mau tidak mau, istana harus meregenerasi kepemimpinan KPK yang lama dan mengin­jeksikan darah baru yang satu golongan dengan darah istana. Dalam bahasa yang sedikit konspiratif, Jokowi terkesan sengaja menjadikan BG seba­gai umpan yang dicem­plung­kan ke dalam kolam. Kolam tersebut berisikan DPR, KPK, dan Polri. Setelah umpan dijatuhkan, Jokowi diam seri­bu bahasa. Jokowi menunggu hasil akhir dari “darwinisme politik” yang terjadi di dalam kolam pasca umpan dicam­pakkan. Dengan demikian, tangan rezim tetap  bersih karena konflik minggir keluar area istana.

Begitulah kira-kira bahasa konspiratif yang pas untuk rentetan-rentetan peristiwa konfliktual ini. Toh pada akhir­­nya, agenda utama rezim adalah melakukan penye­suai­an struktural di dalam tubuh KPK agar lebih seirama de­ngan kepentingan istana. Pe­nye­suaian ini butuh sebuah proses regenerasi kepe­mim­pinan KPK jika kepemim­pinan lama terkesan memiliki suara yang sangat sumbang.

Dengan demikian, konflik yang terjadi antara KPK dan Polri (BG) terlihat sebagai konflik “by design”, bukan konflik yang mendadak mun­cul tanpa sebab. Rentetan konfliktual ini bukan tanpa preseden, “roh” konflik secara substantif tak berbeda dengan episode Cicak versus Buaya episode pertama. Regenerasi berlangsung pasca pener­sang­kaan beberapa kepe­mimpinan KPK. Banyak yang menyangka bahwa akhir cerita dari cicak versus buaya adalah milik KPK, bukan Polri.

Tapi tanpa sadar, harus diakui, SBY berhasil mela­kukan regenerasi kepe­mim­pinan KPK yang sudah mulai galak berkat tangan dingin Antasari Azhar waktu itu. KPK dianggap menang, tapi Antasari Azhar mendekam di penjara atas kasus yang jauh panggang dari api. Bibit Samad Rianto dan Candra M. Hamzah mendapat SP3. Faktanya ada­lah bahwa ketiga orang ini langsung kehilangan eksistensi setelah itu. Seabrek daftar kasus yang mereka rencanakan sebelumnya mengendap sei­ring dengan kasus-kasus yang menimpa mereka. Bahkan Antasari sudah sempat mem­bentuk tim investigasi untuk mengusut mega skandal BLBI. Diperkirakan, jika KPK mam­pu bertahan lama, maka fokus KPK pada akhirnya juga kan berpindah ke skandal Bank Century. Inilah salah satu point yang diperkirakan ba­nyak pihak sebagai point masuk untuk meregenerasi kepe­mimpinan KPK waktu itu.  Skandal century adalah aib rezim SBY dan BLBI adalah dosa rezim Megawati.

Mari kita tilik sisi historis cerita konfliktual ini. Kisah lama ini bermula dari pener­sangkaan (akhirnya terdakwa) Antasari Azhar atas kasus pembunuhan terencana, ke­mudian berlanjut dengan pe­nangkapan dua deputy KPK waktu itu, yakni Chandra M Hamzah dan Bibit Samat Rianto atas testimoni Ari Muladi yang mengindikasikan kedua deputy KPK tersebut menerima sejumlah uang un­tuk menghentikan pemerik­saan kasus korupsi system komunikasi radio terpadu PT. Masaro Radiokom milik Ang­goro Widjojo.

Peristiwa bersejarah ini berlangsung sekitar setahun setelah krisis global mendera dan harga minyak sedang me­nan­jak tinggi. Ekonomi  Ame­rika dihantam krisis ke­ua­ngan akut yang bermula dengan macetnya kredit peru­mahan dan segala bentuk turu­nannya (dikenal dengan isti­lah sup­reme mortage), kemu­dian merembet ke system per­ban­kan yang merontokan be­be­rapa lembaga keuangan kelas kakap seperti  Lehman Brother (Bank Investasi no­mor dua di Amerika waktu itu) karena minus likuiditas. Imbas do­mestik bagi Indonesia wak­tu itu, salah satu yang paling massif, adalah tumbangnya Bank Century (sekarang jadi Bank Mutiara). Dolar yang kian meraja menjatuh­kan Cre­dit Adequate Ratio Bank ini ke titik minus dan akhirnya sam­pai pada posisi gagal kliring.

Geger financial nasional ini memaksa pemerintah un­tuk memilih dua opsi yang tersisa, sebagaimana yang diha­dapi oleh negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa waktu itu,  yaitu Bail Out atau (diprediksi) akan terjadi rush dalam system perbankan na­sio­nal. Pilihan pertama ter­nyata menjadi preferensi pe­merintah, selain negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Ketakutan pada bayang-bayang krisis moneter 1998 lalu men-drive pemerintah untuk mengambil opsi ini. Maka akhirnya tak kurang dari 6,7 triliun dikucurkan untuk menyelamatkan bank gurem ini, meski banyak aksi cacat perbankan yang telah mereka perbuat, seperti ikut menjual produk investasi bodong besu­tan PT. Anta Boga dan selalu tidak memenuhi standard ke­cu­kupan minimal yang telah ditetapkan oleh otoritas mo­neter, baik nasional maupun internasional.

Di tengah jalan, penyun­tikan likuiditas ini ditengarai mengandung banyak masalah, baik secara hukum maupun secara politik. Banyak terdapat kejanggalan dan boleh jadi juga kebobrokan moral dari aktor-aktor yang terlibat di dalam pengucuran dana talangan ini. KPK yang waktu itu masih dibawah kepemimpinan An­tasari Azhar terindikasi juga sedang mencium bau tak sedap dari penalangan Bank Century yang banyak mengundang ta­nya tersebut. Ada pola peram­pokan uang negara yang teror­ganisasi dan sistematis mirip skandal BLBI di tahun 1998 lalu. Sebelumnya Antasari sempat membentuk tim untuk menangani skandal BLBI dan terhenti begitu saja semenjak beliau dijebloskan ke penjara atas kasus yang jauh berbeda. Indikasi Antasasi memahami secara mendalam perihal Cen­tury ini jelas terlihat bela­kangan saat  Antasari selalu nimbrung dalam ruang publik  jika persoalan Bank Century mulai menghangat, meskipun beliau muncul dengan ber­bagai cara dari balik jeruji besi (terakhir dengan rekaman pengakuan).

Beberapa perspektif kons­piratif berteori bahwa kri­minalisasi terhadap Antasari, Bibit, dan Chandra Hamzah tak lepas dari kejanggalan suntikan likuiditas pemerintah kepada Bank  Century meng­ingat dana talangan yang Rp 6,7 triliun ini telah menjadi aib politik bagi penguasa ketika itu yang jika dijamah terlalu jauh akan menumbangkan rezim yang berkuasa. Selain itu, ada juga perspektif konspiratif lainnya yang menghubungkan kriminalisasi pemimpin KPK dengan temuan-temuan indi­katif Antasari cs terhadap penggelembungan suara Partai Demokrat yang sangat luar biasa pada pemilu 2009. Dua perspektif konspiratif ini, selain berkaitan langsung de­ngan dosa rezim yang tertanam di kantor KPK, juga tak ba­nyak mendapat tempat di ru­ang publik karena masifnya cara pandang mainstream yang di­kam­panyekan penguasa bah­wa Antasari telah melakukan tin­dak pidana pembunuhan be­rencana lengkap dengan segala alat buktinya. Begitupun teori  mainstream tentang  pe­nang­kapan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Ham­zah yang dise­ret oleh polisi atas testimoni Adi Mulyadi tadi.

Artinya, jika kedua pers­pektif ini benar adanya dan jika kepemimpinan KPK waktu itu dipertahankan, maka dipas­tikan akan menjadi duri bagi keberlanjutan penguasa (regi­me sustainability) sehingga harus diregenerasi (dire­gimen­tasi) dengan aktor-aktor baru yang lebih toleran dan “atu­rable” (bisa diatur). Meskipun aktor-aktor  baru terkesan menggasak penguasa (Abra­ham Samad dan BW cs), se­per­ti pada kasus skandal Ham­balang yang menggoyang De­mo­krat dan salah satu menteri atau pada kasus Jero Wacik, namun kasus-kasus seperti ini diperlukan oleh penguasa un­tuk menjaga citra antikorupsi rezim, selama tidak meron­tokkan lingkaran dalam (inner circle) kekuasaan yang sedang bertahta. Pendeknya, segarang apapun KPK waktu itu, “pas­word”nya masih milik SBY.

Lepas dari itu semua, toh terbukti KPK kembali stabil setelah Antasari, Bibit Samad Rianto, dan Chandra M Ham­zah mendapat shock therapy dan hengkang dari institusi KPK. Hal ini nampaknya juga akan menjadi pola yang akan dialami  BW, beliau sudah  bersiap-siap untuk  nonaktif karena status tersangka yang dia terima.  Meskipun kemu­dian beliau berkemungkinan akan mendapat SP3 layaknya Chandra dan Bibit, namun dipastikan kiprah BW terha­dap rencana-rencana kasus yang akan diungkap bersama KPK akan tenggelam begitu saja. Sebut saja misalnya renca­na pengungkapan skandal Cen­­tury dan BLBI. Kedua kasus ini, terutama BLBI, akan merusak interaksi politik tran­skasional antara rezim lama dan baru. Century akan men­congkel dosa rezim SBY dan BLBI berkemungkinan akan menersangkakan Megawati serta menggoyang Partai Ber­kepala Banteng yang mem­back-up Jokowi sedari semula. Kemudian jika Adnan Pandu Praja juga pada akhirnya ber­hasil ditersangkakan oleh PT. Daisy Timber, Zulkarnaen dan dan Abraham Samad juga de­mi­kian, maka akan bertambah jumlah wakil ketua KPK yang akan nonaktif, ditambah lagi dengan Busyro Muqodas yang sudah lebih dulu pensiun.

Bagi saya, secara politik, saat penjegalan BG oleh KPK ini terjadi, maka itulah per­tanda bagi penguasa baru istana untuk melakukan penyesuaian aktor (actor adjustment), meng­ganti dengan yang lebih toleran dan tidak menjadi ancaman bagi kekuasaan yang sedang bertahta.  Nah per­soalannya, mengganti aktor KPK tidak semudah men­jatuhkan Sutarman atau melo­loskan AM Prasetyo ke pucuk pimpinan Kejagung karena masa aktif kepemimpinan KPK yang sekarang masih tersisa satu tahun lagi, ditam­bah pula dengan tingginya tingkat kepercayaan publik kepada lembaga ini. Disinilah design konflik (conflict design) itu dibutuhkan, agar regenerasi dan regimentasi di kedua insti­tusi ini segera bisa diwujudkan,  dari yang semula  mulai nakal dan menantang dengan yang adem dan seirama. Jadi nam­paknya, cicak dan buaya itu cuma kendaraaan bagi kadal yang ingin lewat.***

 

RONNY P. SASMITA
(Pemerhati ekonomi Politik)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

PKB Tolak Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat

Rabu, 20 Oktober 2021 | 22:40 WIB

Terpopuler

X