Belajar di Luar Negeri

- Jumat, 20 Februari 2015 | 20:01 WIB

Tidak dapat dimungkiri, lulusan hasil didikan dari luar negeri tersebut sebagian ada yang berhasil menduduki ja­batan-jabatan strategis di pe­merintahan Indonesia dan memengaruhi arah pem­ba­ngunan Indonesia, misalnya dalam masa Orde Baru dikenal dengan kelompok Barkeley yang sangat berpengaruh da­lam pembangunan ekonomi.

Dalam menyelesaikan be­lajarnya di luar negeri, se­harusnya kita harus kritis terutama kalau sudah me­nyangkut riset mengenai In­donesia yang terkait masalah poleksosbudhankam. Banyak penyandang dana yang mem­berikan beasiswa dari luar negeri tentunya tidak dibe­rikan secara cuma-cuma alias gratis. Mereka mempunyai keinginan atau kepentingan mendapat keuntungan dari pemberian beasiswa tersebut, secara langsung maupun tidak langsung. Tidak ada makan siang yang gratis.

Menarik perhatian mem­­­baca buku Catatan Ri­ngan Diplomat Pe­rempuan. Pe­ngalaman Diplomasi di Lima Benua (2014) oleh Dubes Musma Musa SH mengenai masalah belajar di luar ne­geri ini, khususnya di Aus­tralia pada waktu yang ber­sang­kutan bertugas sebagai wakil kepala Perwaklian atau DC­M (Deputy Chief of Mis­sion) di KBRI Canberra. Penulis kutipkan agak pan­jang untuk memberikan gam­baran yang lengkap dan utuh mengenai mahasiswa Indo­nesia yang belajar di Australia.

Dikatakan, “Selama saya bertugas di Australia kurang lebih 30 mahasiswa S-3 Indo­nesia mengikuti pendidikan program doktor yang men­dapat beasiswa dari Pe­me­rintah Australia dan kuliah di Australian National University (ANU). Termasuk juga per­wira-perwira tinggi Indonesia yang mengikuti pendidikan di Joint Staff College. Pada waktu itu saya berpikir bahwa setiap mahasiswa Indonesia yang mengambil program doktor di Australia, tesis mereka selalu mengenai topik-topik yang agak rawan di Indonesia, antara lain masalah Aceh pada waktu itu dan juga mengenai Timtim.”

“Khususnya bagi ma­ha­siswa Indo­nesia akan lebih mu­dah men­da­­­pa­t­kan ba­­han-ba­han pe­ne­litian ka­rena dila­­kukan di In­­do­ne­sia. Tetapi dari segi ke­ra­ha­si­a­an ne­ga­ra, Pe­me­rin­­tah Aus­tralia akan me­n­­da­pat­kan ba­han-bahan mu­ta­khir yang ka­dang kala sangat ra­hasia untuk di­sam­paikan ke­pada Pe­me­rin­tah Aus­tralia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ada baik­nya Pemerintah Indonesia selalu me­mberi arahan kepada mahasiswa yang akan belajar di Australia terutama untuk prog­ram doktor jangan sampai tesis mereka nan­tinya me­ngenai masalah-ma­salah di Indo­ne­sia, dan mereka ha­rus bisa me­­nolak de­ngan baik.”(halaman 89).

Penulis juga mempunyai informasi pada waktu bertugas di KBRI Den Haag. Seorang mahasiswa program doktor mengambil tesis masalah hu­tan tropis dan untuk keperluan tesisnya harus mengadakan riset di hutan Kalimantan. Ini sama artinya memberikan isi perut kita secara telanjang kepada pihak Belanda padahal Belanda tidak mempunyai hutan tropis.

Tetapi ada satu mahasiswa program doktor yang menolak masalah tesis yang diminta oleh promotornya karena di­anggap akan membahayakan Indonesia karena diminta me­ngadakan riset, yang menu­rutnya akan menyangkut kera­hasiaan ne­gara. Karena tidak ada titik temu dengan pro­motor, akhir­n­ya mahasiswa prog­ram doktor tersebut me­mu­tuskan lebih baik pulang ke Indonesia tanpa menyan­dang gelar doktor daripada akan merugikan Indonesia, baik secara langsung mau­pun tidak langsung.

Selain itu penulis pernah melihat naskah tesis maha­siswa program doktor di mana dican­tumkan tulisan copyright untuk menerbitkan maupun meng­implementasikan tesis tersebut pada universitas yang bersang­kutan menyelesaikan kuliah dan memberikan bea­siswanya. Ini berarti pihak Indonesia tidak dapat atau dilarang untuk meng­imple­men­tasikan hasil riset un­tuk program doktor ter­sebut.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

X