Mengantisipasi Pecah Kongsi Kepala Daerah-Wakil Lebih Dini

- Rabu, 25 Februari 2015 | 19:51 WIB

Kepala daerah dan wakilnya sama-sama berupaya mendapatkan kesempatan dan perhatian lebih dari ma­syarakat. Harapan dan tujuannya sudah jelas, bagi kepala daerah yang baru sekali menjabat, berharap terpilih lagi pada Pilkada berikutnya. Sedangkan wakil kepala daerah berharap, di Pilkada berikutnya dia yang menjabat sebagai kepala daerah, sehingga segala upaya dilakukan untuk bisa mendapat simpati masyarakat. Akibatnya terjadi rivalitas antara keduanya.

Yang dirugikan oleh aksi rivalitas tersebut adalah masyarakat. Pertama, kepala daerah dan wakilnya sebagian waktunya terserap oleh aksi rivalitas yang tentu akan menyerap energi dan waktu yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dampaknya pemeritahan tidak berjalan dengan baik dan menghasilkan produk kerja yang optimal. Kedua, aksi rivalitas itu terkadang juga membutuhkan kost yang cukup tinggi dan dana yang tesedot untuk itu berasal dari APBD. Akibatnya dana APBD yang  terserap merugikan masyarakat.  Ketiga, di beberapa daerah terjadinya blok-blokan di jajaran SKPD dan kondisi itu mennggangu jalannya roda pemerintahan daerah. Keempat, saling cegal dan saling buka kartu antara kepala daerah dan wakilnya yang mengakibatkan munculnya situasi yang tidak kondusif di masyarakat dan pemerintahan. Banyak lagi, kerugian-kerugian yang muncul akibat dari pecah kongsi tersebut.

Mana contoh kepala daerah dan wakilnya yang pecah kongsi? Tidak sulit mencarinya, karena di Sumbar, nyaris sebagian besar kepala daerah dan wakilnya tidak harmonis atau pecah kongsi. Mengingat banyaknya kerugian akibat pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya, maka diharapkan Pilkada serentak tahun 2015 bisa menghasilkan paket  kepala daerah dan wakilnya yang benar-benar mesra dan saling dukung antara satu dengan lainnya hingga habis periode kepemimpinannya. Selain menjadi kesepakatan antara kepala daerah dan wakil serta parpol pendukung, Konstitusi sebaiknya juga mengatur dengan tegas dan jelas tentang hal ini. Karena hasil revisi UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada mengamanatkan pencalonannya sistem paket.

Di Ranah Minang, ada 13 kota/kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada 2015, plus Provinsi Sumatera Barat yang akan memilih Gubernur. Daerah Kota/Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak adalah; Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Berikutnya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kota Bukittinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pessel.

Semua juga sepakat untuk menghapus uji publik. Uji integritas dan kapasitas dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, lewat tahap sosialisasi.

Untuk calon independen, ada tahap sosialisasi yang dilakukan calon yang bersangkutan. Syarat calon kepala daerah berpendidikan minimal SMA sederajat.

Usia minimal untuk calon gubernur adalah 30 tahun, dan calon walikota/ bupati adalah 25 tahun. Syarat calon kepala daerah juga tidak menjadi terpidana selama lima tahun.

Syarat dukungan untuk calon independen dinaikkan sebesar 3,5 persen dari jumlah penduduk, alias dari yang semula minimal 3 persen dari jumlah penduduk menjadi 6,5 persen hingga 10 persen tergantung jumlah penduduk.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Status Irjen Napoleon Ditentukan Pekan Depan

Sabtu, 25 September 2021 | 22:20 WIB

Hari Ini Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 2.137

Sabtu, 25 September 2021 | 19:45 WIB

Ini 7 BUMN yang Mau Dibubarkan Erick Thohir

Sabtu, 25 September 2021 | 19:30 WIB

Mana yang Mahal Harga BBM RI atau Malaysia?

Sabtu, 25 September 2021 | 18:22 WIB
X