Master Antikorupsi

- Rabu, 25 Februari 2015 | 19:52 WIB

Terlepas dari kelemahan itu, Jokowi merupakan master pemberantasan korupsi karena telah mengambil keputusan yang mengikat dalam bentuk perppu walaupun Budi Gu­nawan memiliki dasar hukum putusan pengadilan yang mem­­­batalkan status ter­sangk­anya.

Menilik putusan hakim Sarpin, banyak yang menilai menyalahi putusan hukum berdasarkan materi KUHP. Nursyahbani mengatakan, ha­kim boleh ijtihad hukum, te­tapi dengan syarat hukum formal tidak bisa ditafsirkan. Kalau ditafsirkan, akan me­nambah beban kewenangan yang termasuk pelanggaran materi persidangan.

Sudah banyak putusan mem­­bebaskan status ter­sang­ka. Namun, bila putusan ha­kim Sarpin terdapat cacat secara etik moral hukum, sebaiknya hakim diperiksa Komisi Yu­disial dan diadili. Namun, sangat dilematis ka­rena KPK berdasarkan UU Tipikor tidak bisa meng­hen­tikan penyidikan atas status tersangka seseorang karena posisi Budi Gunawan bukan penyelenggara negara dan pe­ne­gak hukum. Secara objektif, putusan praperadilan belum bisa diakui sebagai putusan final.

Memilah argumentasi yang muncul, seluruh penegak hu­kum atau warga negara yang bermasalah harus menaati putusan pengadilan. Ada pen­dapat lain, status tersangka tidak bisa dibatalkan karena tidak diatur dalam materi KUHP. Hakim me­ngam­bil putusan ber­da­sar­kan kete­rangan yu­ris­prudensi dan keya­kinan di mana hakim pe­nga­dilan wajib menerima pe­nga­­duan dan disidangkan un­tuk membuka fakta hukum dan membatalkan demi hu­kum sesuai UU Kehakiman.

Namun, proses pra­pera­dilan harus dilihat me­kanisme pene­tapan pembatalan ter­sangka karena menabrak KUHP Pasal 77. Proses pra­peradilan adalah menguji dua alat bukti sebagai materi pene­tapan tersangka. Proses pera­dilan dalam pasal 77–83 itu esensinya hakim tidak boleh me­nolak pengaduan yang masuk.

Namun, hakim Sarpin da­lam putusan praperadilan mem­­batalkan status tersangka Budi Gunawan. Posisi pu­tusan hakim berdasarkan UU Hak Asasi Manusia dan yuris­pru­densi hukum sebagai ja­waban atas status tersangka Budi Gunawan. Namun, sum­ber putusan hukum yang lebih tinggi adalah KUHP, semen­tara praperadilan tidak diatur di KUHP.

Argumentasi ini hanya bisa diselesaikan Presiden Joko Widodo dengan memperjelas posisi masalah ini. Jokowi menyarankan kepada Budi Gunawan untuk menaati pro­ses hukum sebagai warga nega­ra yang sudah ditetapkan ter­sangka. Begitu pula, pim­pinan KPK yang melanggar hukum harus diproses hukum, tidak lagi pada justifikasi kri­mi­nalisasi KPK versus Polri.

Secara politik, Presiden Jokowi pada tahapan pertama keluar dari jebakan si­ma­laka­ma dengan putusannya mem­batalkan pelantikan kapolri Budi Gunawan dan meminta usulan calon kapolri lain. Belum terlambat penggunaan hak prerogatif presiden untuk menetapkan pejabat Polri baru yang akan diajukan ke DPR.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Indonesia Terima Dukungan Vaksin dari Selandia Baru

Selasa, 26 Oktober 2021 | 12:07 WIB

Memasuki Era Endemi Covid-19, Siapkah Indonesia?

Selasa, 26 Oktober 2021 | 11:15 WIB
X