Master Antikorupsi

Administrator
- Rabu, 25 Februari 2015 | 19:52 WIB

Apa yang kita lihat adalah upaya kriminalisasi terhadap KPK. Kasus Bambang Widjo­janto dilaporkan karena me­nyu­ruh saksi sumpah palsu pada sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Abra­­ham Samad dikenakan dakwaan atas kasus pemalsuan dokumen administrasi negara, seperti KTP, paspor, dan kartu keluarga.

Agenda revitalisasi pene­gak hukum dengan memberi hak imunitas kepada pim­pinan KPK harus dilakukan Presiden melalui pengajuan revisi UU KPK dalam jangka panjang dan mengeluarkan perppu bersifat jangka pendek sebagai upaya memberikan napas kepada pimpinan KPK melanjutkan seluruh kasus. Bentuk imunitas itu memberi legitimasi ke pimpinan KPK menjalankan tugas secara baik dan benar.

Apabila dalam menja­lankan tugas dan fungsi terda­pat kasus, sebaiknya dilakukan setelah selesai menjabat pim­pinan KPK. Bisa saja kita menyebut hak imunitas terba­tas bagi penegak hukum.

Dalam proses penetapan tersangka, KPK harus mem­buka agar rakyat bisa menge­tahui. Penetapan tersangka harus ketat, tidak menjadi bagian intervensi politik se­hing­ga KPK tidak alami tur­bulensi dan digoyang elite politik yang diragukan ko­mitmen antikorupsinya. Hak imunitas pimpinan KPK meru­pakan etika pemberantasan korupsi, profesional, akun­tabel, dan humanis.

Plus-minus pilihan Jokowi tidak melantik Budi Gunawan terdapat pergeseran opini yang membenarkan sikap politik itu. Namun, sangat melegakan karena dianggap menye­lamat­kan institusi penegakan hu­kum dengan menunjuk pelak­sana tugas pimpinan KPK dan memilih kapolri baru.

Keputusan ini berdimensi restoratif justice untuk tetap memberi peluang kepada pe­ne­gak hukum menempuh pro­ses mengadili siapa pun yang bermasalah, termasuk pim­pinan KPK dan Polri. Ke­putusan Jokowi bukanlah tur­bulensi politik yang me­nim­bulkan intervensi DPR yang khawatir berakibat buntu. Namun, Jokowi mendapat apresiasi rakyat dan bernilai etis sehingga mendorong pada tahapan penyelesaian krisis ketatanegaraan.

Sisi lain, Jokowi dikenal saat ini master antikorupsi karena sukses membuka pro­ses penegakan hukum terha­dap perilaku aparat penegak hukum bermasalah, seperti Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan lainnya. Wa­lau­pun Jokowi dikenal lam­ban, keputusan itu positif dengan tidak membahayakan situasi politik yang diprediksi bisa gaduh.

Dalam konteks putusan presiden, bisa dijadikan fon­dasi utama penegak hukum, seperti Polri, MA, dan KPK, bahwa tidak ada prinsip kebal hukum bagi penegak hukum. Kejahatan sudah menjadi wila­yah tindak pidana, maka harus diusut secara benar.

Pertimbangan lain dari sisi komunikasi politik, Jokowi sangat aman karena me­rep­resentasikan suara publik. Apabila secara dukungan po­litik atau tekanan dari partai pendukung, Jokowi sebaiknya membuka ke publik dan biar­kan rakyat menilai. Cuma yang harus diubah atas sikap lemah dan berandai-andai karena mengelola negara tidak sama dengan blusukan ke pasar.

Hal yang perlu diantisipasi pemerintah, upaya Budi Guna­wan gugat keputusan pem­batalan pelantikan kapolri. Budi Gunawan secara de facto sudah menjabat kapolri dan de jure belum dilantik. Ini bisa menyebabkan kebuntuan dan berpotensi kriminalisasi hak-hak Budi Gunawan sebagai warga negara.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Pulihkan Lokasi Bekas Tambang, Jokowi Tanam Pohon

Rabu, 8 Desember 2021 | 19:51 WIB

Jokowi Resmikan Bandara Tebelian di Sintang

Rabu, 8 Desember 2021 | 15:15 WIB

Farid Okbah Resmi Ditahan Polisi 120 Hari ke Depan

Rabu, 8 Desember 2021 | 12:15 WIB

Diungkap, Begini Hasil Tes Kejiwaan Siskaeee

Rabu, 8 Desember 2021 | 11:30 WIB

Astra Buka Lowongan Kerja Lulusan S1, Ayo Daftar

Rabu, 8 Desember 2021 | 09:55 WIB

Bansos Tunai Cair Lagi, Jumlahnya Sampai Rp3 Juta

Rabu, 8 Desember 2021 | 09:45 WIB
X