Menimbang MEA, Meneropong Sumbar

- Kamis, 26 Februari 2015 | 19:17 WIB

Lebih dari 600 juta ma­nusia akan menjadi pasar konsumtif bagi berbagai aneka jenis produksi dan syukur-syukur jika mampu bersaing , maka akan menjadi factor produksi yang akan men­g­hasilkan barang serta jasa untuk pasar yang melewati tapal batas negara bangsa di tingkat regional. Tak pelak lagi, liberalisasi perdagangan re­gional ini akan membawa barang, jasa, sumber daya ma­nusia, dan modal (investment) berseliweran tanpa halangan yang berarti. Dan daya saing (competitiveness) tentu akan menjadi  factor kunci apakah sebuah negara atau daerah akan semakin “exist” atau malah “extinct” dalam per­caturan ekonomi regional.

Produksi nasional tidak lagi terdikotomi antara ke­unggulan komparatif dan ke­unggulan kompetitif, seba­gaimana dipercaya oleh pe­nganut teori pembagian kerja internasional (salah satu teori pembangunan internasional) karena keduanya harus ber­jalan dalam derap langkah yang sama. Barang yang hanya di hasilkan dari  Indonesia tidak mesti menjadi dominasi Indo­nesia semata, bisa saja dipro­duksi didalam negeri tapi dikerjakan oleh pihak yang bukan Indonesia dan dipe­runtukan untuk pasar yang bukan Indonesia pula.  Ar­tinya, barang dan jasa dengan nilai komparatif harus pula dikemas dengan nilai tambah yang kompetitif jika ingin tetap “survive” di kancah persaingan regional dan global. Begitupun sebaliknya.

Berdasarkan data da­ri Glo­bal Competitiveness In­dex, Indonesia yang berada di nomor urut 34 jauh tertinggal oleh Si­nga­pore (2), Malaysia (20), atau Thai­land (31), apalagi kalo dibandingkan dengan negara diluar kawasan terdekat seperti Je­pang (6), Hong Kong (7), Taiwan, China (14), Tiongkok (28), atau Korea (26). Bahkan selain itu, sejak diberlakukannya AFTA plus China, neraca perdagangan nasional selalu minus terhadap negara tetangga ,sebut saja terhadap Singapura.

Begitupun dengan pen­dapatan per kapita Indonesia yang jauh dibanding negara-negara ASEAN utama lain­nya. Income per kapita In­donesia tahun 2014 adalah sebesar US$ 4.700,  masih jauh tertinggal dari Thailand yang sudah bertengger pada kisaran US$ 10.000, apalagi Malaysia yang sudah mencapai US$ 15.000, dan Singapura yang melejit melebihi US$ 50.000.

Sebagian pihak menilai, MEA akan menjadi ajang yang menantang untuk Indonesia alias tidak ada yang perlu dikhawatirkan, terutama un­tuk ajang meningkatkan daya saing dan peluang untuk me­lebarkan sayap pengusaha-pengusaha domestik  ke kan­cah yang lebih luas lagi. Na­mun tak sedikit pula yang meragukan “endurance” dan daya tahan negara kita karena diprediksi Indonesia hanya akan menjadi bulan-bulanan produk luar. Pasalnya, pen­duduk yang berbendera merah putih adalah populasi terbesar di kawasan ASEAN, lebih dari sepertiga populasi ASEAN ternyata berlabel “penduduk Indonesia, se­men­tara daya saing domestik jauh dari yang diharapkan. Begi­tupun dengan kesiapan peme­rintah untuk memberdayakan masyarakat dunia usaha yang masih jauh panggang dari api, baik dari segi ketersediaan infrastruktur maupun dari segi layanan usaha.

Jika dilihat data dari “Doing Bussines 2014” bank dunia, indek kemudahan usaha di Indonesia juga terlihat  sangat mengkhawatirkan. Dari beberapa item yang di­ukur, sisi-sisi penting per­kembangan bisnis dalam ne­geri terlihat belum me­ne­mu­kan momentum yang inter­supportif dengan pihak oto­ritas. Indeks Doing Bussiness 2014 alih-alih naik, justru  malah anjlok, ada diposisi 120 dari 189 negara untuk tahun 2014,  jatuh dari tahun sebelumnya yang bertengger di posisi 116. Untuk kategori “memulai bisnis”, peringkat  Indonesia juga anjlok jauh dari posisi tahun 2013 yang ada di angka 171  menjadi  175  di tahun 2014. Begitupun untuk kategori “pe­ngu­rusan IMB”, an­jlok dari  posisi 77  di tahun 2013 ke posisi 88  di tahun 2014. Kategori “ak­ses kredit perbankan” turun dari posisi 82  ke posisi 86 dan kategori “perlindungan inves­tor” jatuh tipis dari posisi 51 ke posisi 52 (Sumber: Doing Business 2014, World Bank).

Apa Kabar Sumbar?

Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan pen­dekatan kreatifitas kebijakan (local policy creativities) oleh pemerintah provinsi  dan seluruh pemerintahan tingkat dua di wilayah provinsi Su­matera Barat. Sudah sejauh mana persiapan pemerintah daerah sebagai benteng te­r­depan masyarakat daerah dan seperti apa kebijakan-ke­bi­jakan antisipatif untuk mem­bendung efek negatif yang akan ditanggung daerah? Tidak bisa tidak, pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan untuk memberikan guidelines plus proteksi terhadap rakyat dae­rah, mengantarkan masyarakat ke level kesejahteraan yang lebih tinggi dengan pe­man­faatan peluang-peluang yang ter­­cipta dari di­ber­la­ku­kan­nya blue print ASEAN Eco­nomic De­velopment dan me­lindungi semua masyarakat dari efek negatifnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

X