Kepastian Hukum Pemegang Polis Asuransi

- Senin, 2 Maret 2015 | 19:25 WIB

Perjanjian asu­ran­si  melahirkan ber­bagai program yang secara pe­nga­turan be­lum ada aturan yang pasti  dija­dikan lan­dasan pela­k­sa­naan ber­bagai program asuransi tersebut.  Asu­ransi tum­buh karena sema­kin ba­nyak berbagai risiko yang dihadapi dalam ber­bagai aspek kehidupan.  Risiko ada­lah ketidaktentuan atau uncer­tainly yang mungkin mela­hirkan kerugian. Karena itu kebutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan baik per­orangan maupun dunia usaha.

Asuransi merupakan sara­na financial  dalam tata kehi­dupan rumah tangga, baik atas risiko yang mendasar seperti risiko kematian ataupun risiko atas harta benda. Kepastian hukum dalam perjanjian asu­ransi merupakan hal yang sa­ngat penting. Pengaturan asu­ransi sebagai perjanjian harus mempuyai kejelasan, sehingga persoalan terkait asuransi bisa diselesaikan. Dewasa ini ba­nyak permasalahan seputar praktik perjanjian asuransi, seringkali Masyarakat sebagai Tertanggung dalam perjanjian tersebut yang dirugikan. Me­ngapa persoalan ini muncul, apakah pengaturannya atau penerapan dari aturan yang ada yang bermasalah. Dalam prak­tik asuransi mayarakat yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi terbuai dengan janji dan keuntungan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, karena tidak adanya jaminan hukum sering­kali praktIk-praktik pera­suransian sulit diper­tang­gung­jawabkan. Banyak sektor jasa asuransi mengalami persoalan dengan nasabah. Sering terjadi keluhan  dari Tertanggung asuransi tentang sulitnya pe­ngajuan klaim  asuransi bah­kan sampai penolakan klaim dari perusahaan asuransi pa­dahal Tertanggung sudah mem­­­­­bayar premi asuransi.

Penerapan asas–asas asu­ran­si tidak sepenuhnya dite­rapkan secara tegas. Keti­dakseimbangan antara term dan condition pada klausul perjanjian asuransi yang cen­derung  memberatkan kepada nasabah, sehingga harapan untuk penguatan posisi tawar nasabah dan pemberian  doro­ngan tanggungjawab  kepada pihak asuransi  yang tidak atau sangat kurang. Meskipun ter­kadang karena ketidaktahuan nasabah sendiri mengenai tata cara pengajuan klaim. Ke­dudukan tertanggung dalam perjanjian asuransi belum jelas pengaturannya apalagi di da­lam undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, di peraturan pelaksanaannya pun di dalam PP No 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha pera­suransian belum diatur secara terperinci tentang ke­dudukan dan fungsi tertang­gung sebagai pemegang polis. Ba­nyak perusahaan asuransi me­nga­lami bangkrut atau pai­lit tidak dapat memper­tang­gung­jawabkan dana yang di inves­tasikan oleh pemegang polis atau tertanggung, hal ini terjadi sebagai akibat keti­dakjelasan pengaturan tentang perlin­dungan hak pemegang polis dalam perjanjian asuransi se­hingga banyak terjadi peni­puan dan penggelapan dana peme­gang polis oleh peru­sahaan asuransi. Sampai saat ini be­lum ada aturan khusus yang bersifat lex spe­cialis yang me­nga­tur keter­kaitan asuransi dan per­lin­­dungan dana investasi peme­gang polis, karena pengaturan asuransi dalam perundang-undangan hanya bersifat umum (lex generalis). Sedang­kan perjanjian hanya dida­sarkan pada kontrak perjanjian baku yang dibuat oleh peru­sahaan asuransi. Hal ini meru­pakan kelemahan dalam sis­tem perlindungan hukum ter­hadap masyarakat khususnya pemegang polis dalam asu­ransi apalagi kalau perusahaan asuransi bangkrut atau pailit.

Pada saat ini telah ber­kembang berbagai jenis asu­ransi di masyarakat, dalam manajemen risiko, asuransi merupakan lembaga penga­lihan risiko. Pasal 1 angka 1 UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa asuransi adalah per­janjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pe­megang polis, yang mejadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi se­bagai imbalan untuk : (a), Mem­berikan penggantian ke­pa­da tertanggung atau peme­gang polis  karena kerugian, kerusakan, biaya  yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pe­me­gang polis karena terjadinya suatu peristiwa tidak pasti, atau; (b), Memberikan pem­bayaran yang didasarkan pada meninggalnya  tertanggung atau pem­bayaran yang dida­sarkan pada hi­dupnya ter­tang­­gung dengan  manfaat yang be­sarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pe­nge­lolaan dana.

Pada undang-undang pera­su­ran­­sian di atas se­ba­gai hukum po­si­tif dikatakan bahwa asu­ran­­si merupa­kan lembaga pe­nga­lihan ri­si­ko, tetapi da­lam praktiknya sa­at ini su­ransi telah mengarah tidak hanya sebagai lem­baga penga­lihan risiko tetapi juga merupakan lem­baga inves­tasi. Berdasarkan perkem­bangan praktik asu­ransi saat ini maka asuransi sudah me­nga­lami perubahan generasi dari asuransi generasi pertama ke asuransi jenis ke­dua.

Paradigma baru: Revolusi Ilmiah Asuransi = Investasi

Menurut Thomas S Kuhn Paradigma merupakan  cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau memecahkan suatu masalah yang dianut  oleh suatu masya­rakat ilmiah pada suatu terten­tu. Apabila suatu cara pandang  tertentu mendapat tantangan dari luar atau mengalami kri­sis, kepercayaan terhadap cara pandang tersebut menjadi lun­tur, dan cara pandang yang demikian menjadi kurang ber­wibawa, pada saat  itulah men­jadi tanda telah terjadi per­geseran paradigma.

Investasi merupakan se­jum­lah pengorbanan ekonomi yang dilakukan  sekarang untuk memperoleh imbal hasil di masa mendatang. Pada da­sarnya  asuransi bukan inves­tasi  karena fungsi asuransi adalah proteksi, bedanya asu­ransi sebagai pengorbanan yang dilakukan  sekarang untuk menghindari risiko yang tak terduga di masa mendatang. Jadi jika investasi itu meng­harapka Dengan perkem­ba­ngan usaha perasuransian dan perkembangan kebutuhan ma­syarakat baik dari Pihak pelaku usaha asuransi maupun pihak Tertanggung atau ma­syarakat yang mengikatkan diri pada perjanjian asuransi maka mun­cullah fungsi baru dari lem­baga perasuransian sebagai lembaga investasi. Setelah melewati krisis dan anomali ilmiah, maka timbullah suatu paradigma baru dalam usaha bisnis asuransi tersebut. Pa­radigma yang dihasilkan dari adanya revolusi ilmiah pe­ngetahuan  setelah melewati waktu yang panjang. Pernya­taan di atas adalah salah satu fakta telah terjadi pergeseran paradigma asuransi dengan berbagai program investasi, ini bertolak belakang dengan kon­sep asuransi menurut ahli dan perundang-undangan asuransi bahwa asuransi merupakan lembaga pengalihan risiko.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Pemprov Riau Diminta Serius Kelola Aset Daerah

Kamis, 5 Agustus 2021 | 23:08 WIB

Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Rengat

Kamis, 5 Agustus 2021 | 19:56 WIB
X