Urgensi Revisi Perda Nagari

- Selasa, 3 Maret 2015 | 19:17 WIB

Lama-lama, ternyata s­e­te­lah berkomunikasi de­ngan salah seorang wali nagari yang saya anggap sangat visioner di ka­na­garian “Sa­lareh Aie” Pa­lembayan Ka­bupaten Agam, Uda In­sinyur Iron Maria Edi, ke­khawatiran itu ter­jadi juga. Fa­k­tanya kal­ku­lasi fiskal un­tuk satu kanagarian adalah kal­ku­lasi fiskal un­tuk satu desa. Se­te­lah saya coba utarakan pan­dangan saya, be­liaupun akhirnya mengu­tara­kan hara­pannya (pinta jo pin­to) bahwa jika dimung­kinkan, dia ber­harap, padanan desa dalam perundang-undangan pe­me­rintahan desa selayaknya ada­lah jorong, bukan nagari, se­hing­ga bobot anggaran na­gari tid­ak tertinggal jauh diban­ding desa-desa di provinsi lain. Pasalnya, rata-rata peme­rinta­han nagari memang terdiri dari beberapa jorong yang notabene dulunya adalah pemerintahan desa sebagaimana dikenal dalam perundang-undangan sebelumnya.

Untuk tahun pertama me­mang terasa biasa saja, banyak nagari yang merasa sangat terbantu dengan visi pem­bangunan yang berbasiskan pedesaan dari rezim yang baru. Ini tentu sangat bisa di­mak­lumi. Pemerintahan naga­ri sudah selayaknya merasa demikian ka­rena ada pe­nam­bahan sumber pendapatan yang bisa digunakan untuk percepatan pembangunan na­gari. Namun jika kita tilik kedepan alias kita proyeksikan lima atau sepuluh tahun ke­depan misalnya, maka akan terasa bahwa nagari akan ter­ting­gal jauh dari desa-desa di provinsi lain karena “daya gedor” kebijakan pembangu­nan nagari tidak segarang desa di provinsi lain. Nagari mem­punyai “governed zo­ne” atau yuridiksi yang jauh lebih luas dari desa, bahkan bisa beberapa kali lipat dari yuridiksi desa, sehingga dengan memiliki nominal anggaran yang sama, nagari akan kedodoran ketimbang desa. Dana yang seharusnya cuma untuk meng-cover satu jorong (eks desa) harus diper­untukan untuk satu nagari yang terdiri dari be­berapa desa (jorong).

Perbandingan teknisnya begini, ketika satu desa diluar Sumbar sudah menggunakan anggaran lima miliar untuk lima proyek dalam lima tahun, maka didalam nagari cuma mampu membangun lima pro­yek untuk lima jorong dengan proyek dan nominal yang sama. Jika satu kanagarian ternyata terdiri dari 13 desa seperti kanagarian Manggopoh di Kabupaten Agam misalnya, maka secara matematis dalam lima tahun anggaran, kana­garian Manggopoh cuma bisa membangun lima jorong, se­mentara 8 jorong lagi harus menunggu 8 tahun kedepan. Disisi lain, lima proyek dalam lima tahun untuk satu desa tadi adalah lima proyek yang di­rea­lisasikan dalam satu kawasan yang sama, yakni yuridiksi desa yang sama.

Dengan cara pandang se­perti ini, maka begitu jelas terlihat bahwa beberapa tahun kedepan kanagarian akan jauh tertinggal dari desa-desa diluar Sumbar karena mereka me­miliki kekuatan dan daya gedor anggaran yang berlipat-lipat dibanding pemerintahan na­gari. Dalam dunia finansial, hal ini kita sebut dengan “leve­rage” atau daya ungkit. Jadi desa mempunyai daya ungkit pembangunan yang jauh lebih besar ketimbang nagari, walau jumlah anggarannya sama, karena faktor keluasan yuri­diksi yang jauh berbeda.

Kondisi ini akhirnya mem­bangun kesan bahwa seolah-olah hadirnya pemerintahan desa jauh lebih mengun­tung­kan dibanding pemerintahan nagari, padahal jika kita tilik secara mendalam, peme­rinta­han nagari tidak bisa kita letakan dalam area kategoris yang sama dengan peme­rinta­han desa, baik secara kultural, historis, maupun secara ad­ministratif, walau secara nor­matif cendrung disamakan dengan sistem pemerintahan desa otonom. Nah, disparitas interpretatif ini harus segera diatasi. Harus ada revisi perda nagari yang menjembatani perbedaan interpretasi diting­kat nasional dengan ditingkat provinsial. Perda ini harus memberi klasifikasi, defenisi, dan posisi yang jelas atas peme­rintahan nagari dan jorong, sehingga ada jembatan nor­matif yang menghubungkan interpretasi pemerintahan desa dengan pemerintahan jorong, bukan dengan nagari.

Secara historispun, per­bedaan ini sangat jelas terlihat bahwa desa-desa yang kita kenal pada era pemerintahan lalu telah ditransformasikan ke level pemerintahan jorong, bukan nagari, sehingga kla­sifikasi dan redefenisi ini bisa mereposisi daya tawar pe­merintahan nagari terhadap un­dang-undang desa yang baru.

Ini tentu bukan pekerjaan mudah, bukan sekedar urusan revisi perda nagari dengan mengganti defenisi-defenisi atau merestrukturisasi posisi nagari dan jorong. Karena faktanya pada tahun pertama realisasi UU Desa, yakni tahun ini, telah terjadi peng­klasi­fikasian desa yang ekuivalen dengan nagari. Fakta yang sudah terlanjur berlangsung ini akan terus berlangusung jika tak ada terobosan kreatif. Bu­tuh usaha yang maksimal dari seluruh stake holder (pemda provinsi, kabupaten, dan fo­rum wali nagari) untuk me­yakinkan kembali peme­rin­tahan pusat karena selain ter­kait dengan kontektualisasi UU Desa di Sumbar, usaha ini juga akan berimplikasi pada penambahan alokasi anggaran desa untuk Sumatera Barat.

Kesulitan pertama tentu terkait dengan posisi hukum perda yang jauh dibawah un­dang-undang. Jadi intinya harus ditekankan kembali bahwa revisi perda nagari bukan untuk membantah un­dang-undang desa, tapi mem­beri acuan teknis terhadap padanan pe­me­rin­tahan desa di dalam undang-undang terse­but. Tepatnya, revisi perda nagari adalah untuk men­jem­bantani pasal-pasal yang ada dalam undang-undang desa soal “bentuk-bentuk peme­rintahan otonom lainya selain desa”. Perda harus menjem­batani pasal ini, memberi pe­nekanan (ak­sen­tuasi) bah­wa yang dimaksud dengan ben­tuk-ben­tuk pe­me­rin­tah oto­nom lai­n­nya yang se­le­vel dengan desa secara normatif memang sama de­­ngan nagari, tapi secara so­sio­logis, po­litis, dan yu­ridiksi ad­mi­nis­tratif ti­dak­­lah sa­ma. Se­hingga per­hi­tu­ngan alokasi dana nagari tidak bisa disamakan de­ngan per­hi­tu­ngan alokasi un­tuk satu desa. Pem­­da harus bisa memberi fakta his­toris bahwa satu na­gari dibentuk dari beberapa desa. Selain itu, pemda juga harus bisa meya­kin­kan pe­merintahan pu­sat soal potensi keti­dak­adi­lan peng­­alo­ka­sian ang­garan dibalik penyamarataan de­­sa de­ngan na­gari karena na­gari yang secara his­toris terbentuk dari beberapa desa ter­nyata cuma dia­lo­kasikan anggaran se­tara dengan desa, ini tentu sangat tidak adil.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Status Irjen Napoleon Ditentukan Pekan Depan

Sabtu, 25 September 2021 | 22:20 WIB

Hari Ini Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 2.137

Sabtu, 25 September 2021 | 19:45 WIB

Ini 7 BUMN yang Mau Dibubarkan Erick Thohir

Sabtu, 25 September 2021 | 19:30 WIB

Mana yang Mahal Harga BBM RI atau Malaysia?

Sabtu, 25 September 2021 | 18:22 WIB
X