Jokowi Dianggap Terlambat Menyelamatkan KPK

- Kamis, 5 Maret 2015 | 19:18 WIB

Presiden Jokowi baru mengambil sikap tegas, Kamis (5/3) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk menghentikan kriminalisasi terhadap semua unsur dalam KPK. Pratikno menyatakan, publik tak perlu meragukan komitmen Presiden Jokowi pada upaya pemberantasan korupsi.

Pratikno menegaskan, permintaan Jokowi agar Polri menghentikan kriminalisasi berlaku untuk tidak hanya pimpinan KPK, tetapi juga penyidik dan pegawai. Bahkan, Pratikno berani memastikan bahwa Jokowi meminta Polri tidak mengkriminalisasi individu, lembaga, atau kelompok pendukung KPK. Menrutnya sudah dari awal Presiden mengatakan stop, tidak boleh ada kriminalisasi terhadap KPK.

Namun, tidak salah kiranya jika disimpulkan bahwa Presiden Jokowi sudah terlambat mengambil tindakan penyelamatan terhadap KPK. Lembaga yang memerangi praktik korupsi tersebut sudah keburu lesu darah, sempoyongan, semaput dan bahkan siap-siap untuk ambruk. Dalam kondisi tersebut tentunya para koruptor tertawa terbahak-bahak dan bisa bersenang-senang menikmati uang hasil korupsi.

Presiden seperti nyaris tidak memiliki power di hadapan lembaga kepolisian yang dalam garis komando mestinya tunduk dan patuh kepada presiden. Tapi dalam praktiknya, Presiden Jokowi sudah minta berkali-kali agar tidak dilakukan kriminalisasi terhadap KPK, tapi nyatanya Polri seakan berjalan di luar kontrol sang pemegang remot. Polri melalui komando pimpinan tertentunya seperti bersikap liar kepada Presiden dan seolah-olah ada sosok lain yang lebih dipandang dan dipatuhi ketimbang presiden.

Langkah Presiden Jokowi menonaktifkan dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad  (ketua) dan Bambang Widjojanto serta mengangkat tiga orang lainnya menjadi unsur pimpinan KPK menggantikan Abraham dan Bambang dianggap sebagai strategi untuk melemahkan KPK.

Bahkan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto angkat bicara dan menilai Presiden Jokowi belum menunjukan sikap tegas dalam melindungi KPK dari upaya kriminalisasi. Jokowi dinilai belum menjalankan salah satu agenda dalam Nawa Cita.

Jokowi perlu memenuhi janji-janji politik yang diutarakan dalam masa kampanye Pemilu Presiden 2014. Salah satunya agenda penegakan hukum dengan mem­berantas mafia peradilan. Jokowi dituntut memiliki keberanian dalam mengawal KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi yang melibatkan elite partai politik dan korporasi.

Manajer Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widadi mengatakan, Presiden saat ini memiliki kewajiban untuk mendorong pemerintah pusat, khususnya mengenai pembayaran obligasi dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).  enurut Apung, secara lembaga, KPK sudah dikriminalisasi. Bahkan jaksa penyidik yang menangani kasus BLBI dan Century kabarnya telah diganti. Penanganan kasus ini menjadi semakin suram

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Mahfud MD Ajak Kampus Atasi Ancaman Kesatuan Bangsa

Rabu, 27 Oktober 2021 | 21:08 WIB

Kenaikan UMK Dapat Dirumuskan Secara Bersama

Rabu, 27 Oktober 2021 | 19:24 WIB
X