Pasang Surut Hubungan Indonesia-Malaysia

- Jumat, 6 Maret 2015 | 19:13 WIB

Hubungan antara In­do­nesia dan Malaysia terus me­ngalami pasang surut, na­mun demikian hubungan negara serumpun tersebut dapat dise­lesaikan dengan menge­de­pankan hubungan yang saling menghormati atas kedaulatan masing-masing negara. Dalam masalah nelayan Malaysia yang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia, pemerintah Malay­sia meminta nelayannya untuk tidak menangkap ikan di perai­ran Indonesia secara ilegal. Tentunya, Malaysia meng­ hor­mati kedaulatan wilayah Indo­nesia dan begitu juga Indo­nesia menghormati kedaulatan Malaysia untuk kasus TKI yang memasuki wilayah Ma­lay­sia secara ilegal. Tentu hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang mengalami pasang surut tersebut tidak terlepas dari kedekatan dan hubungan sosial-budaya yang telah lama terjadi diantara kedua negara. Jika terjadi persoalan diantara kedua nega­ra, tentu harus diselesaikan dengan mengedepankan hubu­ngan yang saling menghormati atas kedaulatan masing-masing negara. Tidak mungkin kedua negara yang memiliki kede­katan wilayah dan memiliki kesamaan dalam aspek social budaya tersebut tidak pernah berbenturan.

Pasang surut hubungan Indonesia dan Malaysia tidak dapat dilepaskan dari per­bedaan sudut pandang dan kepemilikan data diantara kedua negara. Dalam hal seng­keta wilayah dan kepemilikan pulau Sipadan-Ligitan di Pu­lau Borneo (Kalimantan), kedua negara tidak dapat menye­lesaikannya melalui meja pe­run­dingan bilateral. Atas ke­sepakatan bersama, kedua negara bersepakat mem­bawa masalah Sipadan-Li­gitan me­lalui meja Ma­h­kamah Inter­nasional. Tentu hasilnya sudah diketahui yang mana Mah­kamah Inter­na­sional meme­nangkan Malay­sia atas kepe­milikan kedua pulau tersebut, Sipadan-Ligi­tan. Persoalan kepemilikan pulau Sipadan-Ligitan meru­pakan puncak “per­seteruan” kedua negara khu­susnya da­lam hal sengketa ke­pemilikan pulau Sipadan-Li­gitan. Isu masalah kepe­mi­likan kedua pulau Sipadan-Li­gitan terse­but akhirnya da­pat dise­lesaikan di meja Mah­ka­mah Internasional di Belan­da.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Internasional me­me­nangkan Malaysia atas k­e­pemilikan pulau Sipadan-Li­gitan. Salah satu alasan yang memenangkan Malaysia atas kepemilikan pulau Sipadan-Ligitan adalah Indonesia tidak memiliki keinginan yang se­rius untuk mengelola kedua pulau tersebut (didasarkan atas pertimbanan efektivitas). Ma­laysia secara terus menerus mengelola dan menjaga eko­sistem dan lingkungan di pulau Sipadan-Ligitan tersebut. Per­timbangan ekosistem dan ling­kungan yang dilakukan Ma­laysia di Pulau Sipadan-Ligitan menjadi salah satu perti­m­bangan hakim Mahkamah In­ter­nasional yang me­me­nang­kan Malaysia atas kedua pulau tersebut. Penyelesaian di Mah­kamah Internasional sudah menjadi kesepakatan oleh ke­dua belah pihak. Oleh kedua negara telah menerima hasil dari Mahkamah Internasional tersebut. Indonesia meng­hor­mati keputusan yang telah diambil oleh Mahkamah Inter­nasional yang menjadi salah satu organisasi dalam Perse­rikatan bangsa-bangsa (PBB).

Bagi Indonesia, kehilangan Sipadan-Ligitan bukan berarti menjadi masalah yang harus terus disesali. Masalah tersebut akan menjadi pembelajaran yang sangat penting untuk terus menjaga kedaulatan Indonesia terutama wilayah kepulauan yang tidak saja berbatasan langsung dengan Malaysia, namun juga dengan negara-negara lainnya yang memiliki perbatasan laut dengan Indo­nesia. Sengketa pulau Ambalat dan Ambalat Timur juga harus menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pe­rundingan secara bilateral antara Indonesia dan Malaysia mengenai pulau tersebut perlu diintensifkan lagi mengingat isu tersebut akan menjadi isu yang perlu penanganan yang serius. Isu pulau Ambalat dan Am­balat Timur ini pernah dila­kukan di masa pe­me­rin­tahan SBY-Boediono, namun belum menemukan kese­pa­katan dian­tara  kedua negara. Isu Am­balat dan Ambalat Ti­mur ini harus menjadi per­hatian utama dalam hal perun­dingan dengan Malaysia. Pe­merintahan Pre­siden Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus segera mungkin untuk dis­e­lesaikan mengingat masalah tersebut belum terse­lesaikan di bawah peme­rin­tahan SBY-Boediono.

Terakhir isu pemancangan patok di Kawasan Tanjung Datuk, Kecamatan Paloh, Ka­li­mantan Barat oleh Malaysia, membuat Indonesia protes dan prihatin akan masalah ter­sebut. Melalui jalur bilateral dan meja perundingan di Ban­dung, Jawa Barat, akhirnya Malaysia bersedia menarik patok yang telah di pasang di Tanjung Datu tersebut. Keha­diran Perdana Menteri Malay­sia, Najib Tun Razak dalam pelantikan Presiden Joko Wi­dodo dan Jusuf Kalla mem­buktikan bahwa kedua negara memiliki hubungan yang sa­ngat baik, walaupun dalam beberapa hal terjadi perse­lisihan. Dalam kunjungan balasan Presiden Joko Wido­do ke beberapa negara ASE­AN, termasuk ke Malaysia membuktikan bahwa kedua negara tentu memiliki komit­men yang tinggi untuk terus melakukan kerjasama dan pe­run­dingan dapat hal menye­lesaikan setiap persoalan yang terjadi. Penguatan wilayah maritim dan kepulauan Indo­nesia yang menjadi salah satu poin dalam pidato Presiden Joko Widodo setelah diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia, tentunya menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan dan kepulauan menjadi hal yang utama. Wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indo­nesia tentunya menjadi wilayah terdepan yang mana Indonesia sudah diakui oleh dunia inter­nasional sebagai Negara Kepu­lauan (Archipelagic State). Sebagai negara Kepulauan yang memiliki wilayah yang cukup luas dan berpotensi menjadi sengketa dengan nega­ra-negara lainnya, Indonesia perlu memperkuat infra­struk­tur dan segala potensi yang ada didalamnya untuk mendukung hal tersebut Kalau itu tidak dikelola secara baik dan profe­sional, akan berdampak kepa­da hilangnya pulau-pulau yang lainnya. Hal tersebut jangan terulang kembali sebagai mana halnya pulau Sipadan-Ligitan.

Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak berharap perundingan-perundingan yang selama ini dilakukan akan dapat diselesaikan melalui perundingan bilateral yang saling menguntungkan dan terus melakukan dialog. Tidak hanya sengketa pulau-pulau di perbatasan kedua negara, masa­lah sosial budaya juga menjadi perhatian dalam hubungan kedua negara ke depannya. Konsekuensinya, Indonesia dan Malaysia terus menjaga komitmen dalam memelihara persahabatan yang selama ini sudah dibangun. (*)

 

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Kelanjutan PPKM Level 4 Dibahas Hari Ini

Minggu, 25 Juli 2021 | 09:10 WIB
X