Indonesia Darurat Narkoba!

- Rabu, 11 Maret 2015 | 19:58 WIB

Sementara itu, data yang dilansir Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Suma­tera Barat (Sumbar), Kombes Pol Arnowo, Sumbar berada di pering­kat 21 dari 34 provinsi di Indonesia, dari segi jumlah pencandu Narkoba. Paling tidak, ada sekitar 63 ribu pencandu.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayit­no menyatakan siap mengalokasikan dana pendampingan pada APBD Perubahan 2015, untuk rehabilitasi para pecandu Narkoba di Ranah­minang. Ia juga meminta pemerintah kota dan kabupaten di Sumbar untuk mengalokasikan dana pen­dam­pingan, karena ia yakin pencandu Narkoba tersebar di kota kabupaten.

Data-data kasus ini, tentu terus berkembang. Lazimnya dunia hitam, dunia Narkoba, yang tampak ke permukaan tentunya yang bisa dica­tat setelah terbukti secara hukum. Karenanya, kuat dugaan, jauh di atas angka pada data yang dilansirkan tersebut. Seperti gunung es. Pun­caknya saja yang kelihatan.

Mudharat Narkoba

Efek terhadap pecandu Narkoba merembes ke mana-mana. Salah satunya kecelakaan lalu lintas. Bukan saja menelan korban jiwa bagi pecandu tetapi juga orang lain. Selain itu, kejahatan dan tindak kriminal, seperti curanmor, perampokan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan, memiliki titik temu secara langsung maupun tidak langsung dengan pengguna Narkoba. Artinya, Nar­koba adalah hulu dari kejahatan dan tindak kriminal lainnya.

Kerugian material di pihak ke­luar­ga pecandu, masyarakat, peme­rintah, tak terhitung banyak­nya. Awal­nya belanja Narkoba yang har­ganya mahal itu, akan dilanjutkan biaya rehabilitasi dan segala macam. Pihak pemerintah juga mengalami keru­gian yang tidak sedikit, sampai ha­rus mengalokasikan dana khusus de­mi menyelamatkan masa depan gene­rasi. Dan yang paling dahsyat, ke­ru­gian imaterial bagi bangsa ini. Bang­sa yang bisa kehilangan masa depan.

Menyikapi hal tersebut, seper­tinya penyelamatan darurat ini tidak bisa hanya menanti di muara kasus demi kasus. Harusnya ada kebijakan yang kuat dan program yang jelas, hukum yang tegas sedari muara hingga ke hulu di mana Narkoba itu berasal. Mengingat bahaya yang besar terhadap masa depan bangsa, dari segala lini harus dimulai kesa­daran tidak sekedar panggilan di baliho dan media massa semata.

Sejauh ini, Pemerintah Republik Indonesia membuat UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang kemudian diubah melalui UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Dua belas tahun kemudian Peme­rintah Indonesia kembali mela­kukan perubahan terhadap pera­turan hukum terkait tindak pidana narkotika melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pemberantasan peredaran Narkoba belum mencapai titik maksimal.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

X