Menkum dan HAM Tak Lolos Ujian ?

- Jumat, 13 Maret 2015 | 19:37 WIB

SDA yang merasa masih menjabat sebagai Ketua Umum DPP PPP yang sah, menyatakan Mukhtamar PPP di Surabaya yang dilaksanakan kubu Romy CS ilegal. Menurut SDA Mukhtamar PPP yang sah adalah yang digelar di Jakarta 1 November 2014. Di mana, pada akhirnya Mukhtamar PPP di Jakarta memilih   Djan Faridz sebagai Ketua Umum DPP PPP.

Namun, ketika terjadi dinamika pelik di saat pembentukan unsur pimpinan  alat kelengkapan dewan di DPR RI, sempat terjadi dualisme kekuatan PPP di lembaga tersebut. Kubu Romy Cs pun sempat mengamuk dan membalikkan dua buah meja di DPR RI. Menurut kubu Romy Cs usulan dari PPP yang benar dan berlaku adalah usulan dari kubu Romy Cs, karena kepengurusan DPP PPP di bawah Romy telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri  Hukum dan HAM dengan nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014. Surat Keputusan Menkum HAM itu mengesahkan kepengurusan baru PPP berdasarkan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya 15-17 Oktober 2014.

Pihak Djan Farizd dan mantan Ketum DPP PPP SDA mengajukan sela ke pengadilan atas kondisi tersebut dan menang. UU No. 2 tahun 2008 pasal 24, menyatakan apabila terjadi perselisihan di tingkat tinggi partai, maka Kemenkum HAM tidak dapat mengesahkan sampai perselisihan berakhir. Pasal 33 ayat 1 mengatakan, perselisihan diselesaikan secara internal, ayat 2 perselisihan diselesaikan mahkamah partai dan mengikat.

Pasal 34, bila mahkamah partai belum mampu mengambil keputusan, maka persengketaan akan dibawa ke pengadilan negeri dan Kemenkum HAM harus memutuskan sesuai keputusan pengadilan. Namun ternyata keputusan Kemen­kum HAM justru mendahului keputusan pengadilan. Banyak pihak yang menyesalkan keputusan Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengeluarkan SK bagi kepengurusan DPP PPP kubu Romy. Keputusan tersebut dianggap sebagai bukti bahwa Kemenkum HAM tidak objektif, perpihak dan tidak berjalan sesuai dengan UU yang berlaku.

Ketika pergolakan kini terjadi di internal Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, banyak pihak mengharapkan agar Kemenkum HAM bertindak objektif berdasarkan UU No. 2 tahun 2008  yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan yang terjadi di tataran elit partai politik. SK baru bisa diterbitkan ketika telah ada kesepakatan dan kesepahaman di jajaran Mahkamah Parpol  tentang susunan kepengurusan. Atau berdasarkan keputusan pengadilan.

Ketika pergolakan internal Partai Golkar makin memanas dan belum ada solusi dari kedua belah kubu yang disepakati, maka kekhawatiran akan memihaknya Menkum HAM dalam memberikan keputusan kubu mana yang akan diakui pemerintah juga mulai muncul. Kecenderungan KIH mempergunakan keputusan-keputusan para menteri Kabinet Kerja untuk memecah konsentrasi dan kekompakan KMP juga kentara.

Memasuki Bulan Maret 2015, ternyata kekhawatiran selama ini terhadap objektifitas Keputusan Menkum HAM terhadap dualisme kepengurusan Partai Golkar menjadi nyata. Ketika kedua kubu masih menunggu proses peradilan lebih lanjut setelah keputusan Mahkamah Partai tidak menemukan solusi bagi kedua belah pihak, secara mengejutkan Menkum HAM  Yasonna Hamonangan Laoly mengeluarkan keputusan dan menyatakan Kepengurusan Golkar versi Agung Laksono yang diakui oleh pemerintah.

Sikap dan keputusan Menkum HAM Yasonna Ha­monangan Laoly menimbulkan reaksi yang luar biasa dari Golkar kubu Ical. Tak terkecuali dari parpol-parpol KMP yang bermitra dengan Partai Golkar. Prabowo selaku dedengkot KMP pun sempat mengeluarkan pernyataan bahwa KMP akan memakzulkan Presiden, jika tidak ada perubahan sikap dan keputusan Menkum HAM atas konflik Golkar. **

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Akui Bersalah, Rachel Vennya Siap Terima Sanksi

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:50 WIB

Industri Media Didorong Perhatikan Kualitas Konten

Senin, 18 Oktober 2021 | 04:05 WIB

Terpopuler

X