Anomali Antikorupsi

- Jumat, 13 Maret 2015 | 19:39 WIB

Elite bangsa ini selalu me­ngum­bar anomali. Pada saat semangat pendidikan anti­korupsi digalakkan, kaum elite malah berlomba mematikan semangat itu. Rakyat sudah bosan karena perilaku elite sama sekali tidak men­cer­minkan, apalagi mewakili ha­rapan rakyat. Perilaku kaum elite benar-benar mencederai semangat berdirinya Ne­gara Kesatuan Republik Indonesia, berupa me­lindungi tumpah darah Indonesia. Indonesia yang lahir dengan cita-cita besar justru “di­jual” dengan nafsu dan kepentingan se­saat.

Semangat pen­di­dikan an­tikorupsi se­karang berada di per­simpangan jalan. Para guru semakin kesulitan men­jelaskan nilai an­tikorupsi karena berita yang tersebar setiap harinya justru menghadirkan ko­ruptor yang tiada henti. Lem­ba­ga KPK juga semakin le­mah dan di­­le­mah­kan karena ko­misio­ner­nya terjebak dan dijebak da­lam ke­pen­tingan politik.

Semangat antikorupsi se­makin hari se­ma­kin runtuh sehingga terjebak dalam ber­bagai tragedi. Per­tama, karena ko­rupsi dilakukan dan di­beri­takan de­ngan “te­lan­jang”, peserta didik gagal, bahkan ma­kin asing degan je­jak hidup para pe­n­diri bangsa yang meru­muskan cita-cita In­donesia.

Korupsi telah meru­n­tuh­kan semangat kebangsaan pe­serta didik kita. Peserta didik semakin jauh dari seja­rah perja­lanan Indo­ne­sia yang di­sinyalir pernah beberapa kali—bahkan tidak menutup kemungkinan justru kini te­ngah-– keluar jalur dari tujuan pembentukannya, baik seba­gai nation (bangsa), sebagai state (negara), dan terutama sebagai nation state (negara bangsa).

Harsya W Bachtiar telah menerangkan perbedaan Indo­nesia sebagai nation dan Indo­nesia sebagai state. Sebagai nation, kata Harsya, Indonesia merupakan suatu kesatuan soli­daritas kebangsaan. Se­dang­kan se­ba­gai sta­te, Indo­nesia meru­pakan sua­tu orga­nisasi politik. Se­seorang me­rupakan bangsa Indonesia ketika ia mengang­gap dirinya sebagai bagian dari nation Indonesia, yaitu suatu kesa­tuan solidaritas dari seseo­rang ter­hadap tujuan bersama ma­syarakat In­don­esia yang tercantum dalam Pem­bukaan Undang-Undang Dasar 1945 (HAR Tilaar, 2007: 30-31).

Kedua, korupsi memutus peserta didik dari geneologi pemikiran dan perjuangan para pendiri bangsa. Putusnya gene­rasi hari ini dari pendiri bangsa menyebabkan tercerabut dari akar keindonesiaan. Ini sangat berbahaya karena bisa menjadi generasi bermental “me­nera­bas” yang merusak tatanan kebangsaan. Untuk itu, penting mencetuskan pentingnya mem­­­­­­­­­­pelajari kembali pe­mi­kiran para pendiri bangsa agar terjalin kesinambungan ge­nealogi pemikiran dan per­jua­ngan terus-menerus antar­generasi warga negara ini demi tercapainya kesadaran sejarah bersama dan tujuan pem­ben­tukan NKRI.

Kurniawan (2002) men­catat bahwa para pendiri bang­sa ini bukanlah orang-orang dengan kualitas intelektual dan moral kacangan. Pada masa­nya, bahkan pada masa kini, mereka dapat diibaratkan cahaya dari pelupuk zaman kegelapan yang menerpa nu­san­tara manakala diterjang imperialisme dan feodalisme. Di antara mereka ada yang lahir dari pergulatan pendi­dikan tradisional keagamaan dan banyak pula yang lahir dari kawah candradimuka pen­didikan modern.

Di antara mereka ada yang menguasai banyak bahasa in­ter­nasional, dan tentu saja, mereka berjiwa kuat dengan durabilitas (ketahanan) per­juangan yang berkobar, meski harus mengalami penyiksaan, di­asingkan, bahkan pembu­nuhan. Sebagian besar di antara mereka adalah para pembaca buku dan penelusur gagasan yang rakus.

Pendidikan antikorupsi harus selalu digaungkan, apa­lagi di tengah kondisi bangsa yang makin karut-marut ini. Ma­syarakat harus saling mem­bahu untuk meneguhkan se­mua ele­men hukum dalam mem­be­rantas korupsi, khu­susnya lem­baga pendidikan. Pertama, lem­baga pendidikan harus men­jadi ujung tombak utama dalam pemberantasan korupsi.

Lembaga pendidikan me­ru­pakan akar sehingga harus bekerja ekstrakeras dalam mewujudkan generasi yang siap melawan korupsi pada masa depan. Lembaga pendidikan harus menciptakan figur-figur yang kuat, bukan latah dan tukang fotokopi gagasan. Lem­baga pendidikan harus men­ciptakan kader yang kese­luruhan ciri-ciri kepri­badian­nya hampir atau menyerupai figur pendiri bangsa ini, yakni manusia-manusia autentik, manusia-manusia yang relatif telah mengenali siapa dirinya yang sesungguhnya. Dalam bahasa Anies Baswedan, mere­ka adalah generasi yang telah selesai dengan urusan pri­badinya masing-masing.

Kedua, kurikulum pen­didikan antikorupsi harus di­desain ulang lagi. Ini penting karena ketika melihat fakta elite politik yang merusak semangat antikorupsi, dunia pendidikan masih belum bisa bersuara. Hal itu harus dide­sain ulang sehingga kurikulum pen­didikan memungkinkan pe­serta didik, khususnya yang di perguruan tinggi, untuk mela­wan korupsi, bahkan sam­­pai “turun jalan”. Gerakan “turun jalan” atau suara lantang lewat apa pun harus menjadi bagian dari kurikulum pen­didikan sehingga pendidikan bukan sekadar dalam kertas saja, melainkan juga dalam gerakan melawan keti­­dak­adilan.

Ketiga, pendidikan sebagai bagian dari masyarakat harus mampu bersinergi dengan se­mua elemen masyarakat dalam memberantas ko­rupsi. Lem­baga pen­didi­kan jangan berada di menara gading. Lem­baga pendidikan ha­rus ber­sama ma­syarakat dalam meng­­galang ber­bagai diskusi, gera­kan, me­dia, dan lainnya yang sa­ling ber­sinergi untuk mela­wan ko­rupsi.

Lembaga pendidikan ha­rus ber­sua­ra di tengah ke­be­kuan. Ka­rena, pen­di­dikan lahir, ka­ta Tan Malaka, ada­lah untuk mem­­­pertajam ke­­cer­dasan, mem­­­­perkukuh ke­mauan, dan mem­perhalus pe­­rasaan. “Pen­di­dikan mem­bu­at orang me­­njadi ba­ik,” kata Plato, filsuf Yunani, “dan orang baik tentu berperilaku mulia.” ***

 

SITI MUYASSAROTUL HAFIDZOH
(Peneliti Pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

76.617 Pelajar Ikuti Kompetisi Sains Madrasah 2021

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:50 WIB

Wakil Presiden: Santri Bagian Penting dari MES

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 05:05 WIB

Puan: Santri Banyak Kontribusi untuk NKRI

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 04:35 WIB
X