Tangan Kanan KPK

- Minggu, 10 Mei 2015 | 19:12 WIB

Oleh karena itu, rakyat masih membutuhkan KPK selain Polri dan Kejaksaan untuk menuntaskan tung­gakan kasus korupsi yang masih merajalela. Saat ini total penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dari tahun 2004-2015 adalah penyelidikan 684 perkara, penyidikan 419 perkara, penuntutan 326 perkara, inkracht 287 per­kara, dan eksekusi 300 per­kara (acch.kpk.go.id). Ang­ka dengan jumlah fantastis ini berkemungkinan ber­tambah melihat beberapa kasus terbaru sedang di­seriusi oleh KPK.

Akan tetapi muncul per­tanyaan, kenapa banyak ti­kus berdasi melakukan per­buatan melawan hukum; penyalahgunaan wewenang; kesempatan; atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; yang merugikan negara atau perekonomian negara?

M. Mufti Mubarok (2012:4) menyatakan “da­pat disimpulkan bahwa se­bab-sebab terjadinya ko­rupsi ada­lah ; (1) Gaji yang ren­dah, kurang sem­pur­nanya peraturan perundang-un­dangan, administrasi yang lamban dan sebagainya; (2) warisan Pemerintah Ko­lo­nial; dan (3) Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pe­ngetahuan pada bidang pe­kerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Penulis menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya korupsi sesuai padangan Mufti Mubarok lah mem­buat tikus berdasi yang se­dang menjabat me­mak­mur­kan budaya korupsi. Jika ditinjau dari jabatan yang diemban tikus berdasi, gam­baran posisi mereka dalam website ACCH KPK, per 27 Februari 2015 me­netapkan tersangka dari Kepala Lem­baga/Ke­menterian sebanyak 2 orang, Gubernur sebanyak 1 orang, Anggota DPR/DP­RD sebanyak 1 orang, E­selon I/II/III sebanyak 1 orang, profesi swasta se­banyak 3 orang.

Lebih lanjut, tabulasi data pelaku korupsi ber­dasarkan jabatan sejak tahun 2004 – 2015, anggota DPR dan DPRD sebanyak 78 o­rang, Kepala Lembaga / Ke­mentrian sebanyak 22 orang, Duta Besar sebanyak 4 orang, Komisioner sebanyak 7 o­rang, Gubernur sebanyak 13 orang, Walikota/Bupati dan wakil sebanyak 45 orang, Eselon I/II/III sebanyak 117 orang, Hakim sebanyak 10 orang, swasta sebanyak 112 orang dan profesi lainnya 48 orang dengan total k­e­se­luruhan 456 orang.

KPK RI, berpasukan 1.102 orang pegawai dengan 5 orang pimpinan butuh wak­tu untuk membuat ta­ngan tikus berdasi terborgol. Perjuangan ini masih pan­jang untuk menumpas tikus-ti­kus berdasi yang me­ngam­bil dan memamfaatkan ke­kayaan negara untuk pe­nguatan ekonomi pribadi.

Namun, KPK harus diuji untuk memperlihatkan ke­seriusannya, kalah di pe­ra­peradilan 1 kali dan menang 2 kali berturut. 1 kekalahan KPK berdampak sistemik dengan pergantian pimpinan KPK, keresahan penyidik KPK, dan pembiayaan serta penambahan infrastruktur setidaknya Johan Budi ma­sih mengeluhkan nasib KPK untuk menyelesaikan 3 pro­ble­matika yang dihadapi oleh KPK.

Selain itu, KPK harus melakukan sosialisasi se­bagai bentuk pencegahan melakukan korupsi. Karena, ko­rupsi bukan hanya di tum­pas, tapi juga harus dicegah agar indonesia benar-benar bersih dan tindak tanduk koruptor. Hasilnya, rakyat akan menjadi tangan kanan KPK untuk mencegah dan ber­sama-sama KPK mem­basmi tikus berdasi.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Akui Bersalah, Rachel Vennya Siap Terima Sanksi

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:50 WIB

Terpopuler

X