Soal Tambang Ilegal yang Tak Kunjung Selesai

Administrator
- Jumat, 5 Juni 2015 | 19:30 WIB

Karena bebannya semakin berat, tanah galian yang masih basah itu akhirnya ambruk dan terjadilah tanah longsor. Malangnya, empat dari 13 pekerja dalam lobang penambangan emas tersebut tak bisa menyelamatkan diri. Mereka tertimbun tanah yang cukup berat dan gagal menyelamatkan diri.

Rekan-rekan korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung berusaha memberikan pertolongan terhadap keempat rekan kerjanya tadi. Korban dapat dikeluarkan dari tumpukan material, kendati material longsoran tanah yang menimpa rekan kerja mereka cukup berat. Namun nyawa mereka tak dapat tertolong lagi dan langsung dibawa ke Puskesmas Muaro Gambok.

Kapolda Sumbar Brigjen Drs Bambang Sri Herwanto SH MH mengungkapkan pelarangan dan penegakkan hukum oleh kepolisian terhadap kegiatan penambangan emas di Solsel bukanlah jalan keluar yang tepat. Sulit melarang masyarakat setempat melakukan penambangan, karena lebih dari 90 persen dari mereka menggantungkan hidupnya dari kegiatan tambang tersebut. Kalau ditutup mata pencarian ribuan orang, tentu juga mesti dicarikan solusi bagi kehidupan mereka. Apalagi  mereka sudah turun temurun bermata pencarian sebagai penambang emas tradisional

Berikutnya, ketika lokasi tambang itu ditutup dan dilarang melakukan aktifitas penambangan, penjagaan dan pengawasannya tidaklah gampang. Karena panjang Sungai   Batanghari yang digarap oleh penambang 30 KM dan berada jauh di tengah hutan. Puluhan bahkan ratusan ekskavator bekerja di sana. Di sisi lain, tidak mungkin masyarakat  sepenuhnya mematuhi larangan itu, akan banyak di antara mereka yang nekad me­nambang. Penempatan aparat kepolisian dan kesatuan lainnya untuk menjaga kawasan tersebut juga mem­butuhkan banyak personel dan biaya besar.

Saat ini dari 30 perusahaan penambang yang beroperasi di Solsel, tidak satu pun izinnya yang lengkap. Yang memiliki izin lokal 11 perusahaan, selebihnya tidak berizin. Jika nantinya dilegalkan ada tiga keuntungan yang diperoleh. Pertama, bisa memberikan pemasukan asli daerah (PAD). Kedua, dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Ketiga, kondisi lingkungan bisa lebih terkendali, karena prinsip-prinsip dan SOP pengendalian lingkungan mesti dilaksanakan oleh perusahaan penambang, termasuk melakukan reklasi pascatambang.

Pada bagian lain rencana Pemprov Sumbar untuk melegalkan tambang-tambang rakyat yang sebelumnya liar melalui arahan pengurusan perizinan masih akan terbentur dengan Undang-Undang (UU). Kepala Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Sumbar, Marzuki Mahdi menuturkan, wacana ini memang keinginan Pemprov Sumbar agar tambang liar bisa dikontrol dan Pemda pun mendapat pemasukan. Namun, hal ini sulit dilakukan mengingat akan tersandung oleh UU. **

Editor: Administrator

Terkini

Warga Terdampak Erupsi Semeru Curhat ke Jokowi

Selasa, 7 Desember 2021 | 21:36 WIB

RUU Ibukota Negara Baru, DPR Bentuk 56 Anggota Pansus

Selasa, 7 Desember 2021 | 17:05 WIB

Kebijakan Pemerintah PPKM Level 3 Batal, Ini Alasannya

Selasa, 7 Desember 2021 | 14:59 WIB
X