Tunda Kenaikan Iuran BPJS

- Sabtu, 26 Maret 2016 | 04:30 WIB

JAKARTA, HALUAN -- Ang­gota Komisi IX DPR RI FPPP Muhammad Iqbal me­minta pemerintah me­nunda memberlakukan Perpres No. 10 tahun 2016 tentang ke­naikan iuran BPJS Keseha­tan. Selain memberatkan peserta BPJS, khususnya kelas III, juga pelayanan kesehatan rumah sakit (RS) peserta BPJS masih banyak yang mengecewakan.

“Jangan  hanya karena menyatakan devisit Rp 5,8 triliun, lalu presiden menge­luarkan Perpres BPJS Kese­hatan. Mestinya yang dinaik­kan itu hanya kelas I, bukan kelas III,” kata Iqbal dalam dialektika demokrasi berte­ma Kenaikan Iuran BPJS, di Gedung DPR RI, Kamis (24/3). Pembicara lainnya dalam diskusi itu Direktur Hukum dan Humas BPJS Bayu Wah­yudi dan Koordinator BPJS Watch Indra Munazwar.

“Perpres BPJS tersebut juga harus disesuaikan dengan ke­mampuan masyarakat. Be­lum lagi masalah pelayanan khu­susnya di daerah, yang masih me­ngecewakan masya­rakat, maka iuran itu pasti semakin memberatkan,” ujarnya.

Kunci sukses ti­dak­nya pelayanan kesehatan melalui BPJS tersebut kata Iqbal, ada di pemerintah. “Bagai­mana politik kesehatan peme­rin­tah? Kalau mau serius, maka pelayanan BPJS kesehatan itu pasti akan beres,” pungkasnya.

Indra Munazwar dengan tegas meminta Perpres No.10 tahun 2016 tersebut diba­talkan, karena terdapat keti­dak­adilan pada masyarakat yang tidak mampu. Apalagi sampai saat ini dari 130 BUMN tidak satu pun yang men­jadi anggota BPJS Ke­sehatan. Padahal, kalau itu dilaksanakan, maka tak akan ada devisit ang­garan BPJS.

“Data penerima bantuan iu­ran (PBI) saja tidak akurat, karena tidak melibatkan peme­rintah daerah, termasuk lurah setempat. Seharusnya agar jum­lah rakyat miskin itu benar, akurat, melibatkan Pemda terma­suk lurah. Data rakyat miskin itu memang bagi pemerintah politis, karena makin besar jumlah rak­yat yang miskin, maka pemerin­tah telah gagal,” jelas Indra.

Sementara itu Bayu, men­jelaskan, keluarnya Perpres ter­sebut justru untuk penyesuaian tarif guna kesinambungan Jami­nan Kesehatan Nasional (JKN), yang pelaksananaan pengelo­laannya oleh BPJS.

“Dinamika perkembangan anggaran BPJS yang mem­priha­tinkan. Jika tidak dinaikkan maka BPJS bisa bangkrut, kolaps, sehingga tidak bisa melayani masyarakat secara maksimal,” ungkap Bayu.

Menurut Bayu, perusahaan atau corporate sosial responsibility (CSR) tahun 2011 dan 2012 ikut membayar juga sebagai dana untuk membantu peserta BPJS yang tidak mampu. Sementara Pemda hanya mengcover Rp 5 juta. Karena itu, kalau dalam 2 tahun ini masih ada kekurangan di sana-sini, masih wajar.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Kerumunan Ritual Mistis Dibubarkan Polsek Nongsa

Jumat, 23 Juli 2021 | 18:10 WIB

Ngabalin Yakini Jokowi Bisa Mengatasi Pandemi

Jumat, 23 Juli 2021 | 14:20 WIB
X