DPR Minta BPK Audit BPJS

- Senin, 28 Maret 2016 | 03:00 WIB

JAKARTA, HALUAN — Komisi IX masih me­nunggu sikap resmi pemerintah terkait kenai­kan iuran BPJS Kesehatan. Sebab, pemerintah mengisyaratkan akan mengkaji ulang Peraturan Presiden yang menyebut kenaikan iuran BPJS mulai 1 April 2016 nanti.

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan pihaknya belum menyetujui rencana kenaikan iuran BPJS tersebut, dan meminta ada audit terhadap BPJS. DPR akan meminta Badan Peme­riksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit BPJS Kesehatan.

“Pimpinan DPR yang ak­an meminta BPK untuk audit nanti,” ujar Dede Yusuf pa­da Republika.co.id, Ahad (27/3).

Namun, Komisi IX masih menunggu kebijakan Pre­siden Joko Widodo untuk meninjau ulang Perpres itu. Komisi IX memang tegas menolak kenaikan iuran BP­JS yang dinilai sepihak oleh pemerintah.

Terlebih, kenaikan iuran itu belum didahului oleh perbaikan fasilitas dan pe­layanan pada peserta BPJS. Komisi IX sudah mengirim surat ke Presiden Jokowi terkait persoalan ini.

Menurut Dede Yusuf, su­rat respon komisi IX atas Perpres kenaikan iuran BPJS ditinjau ulang sudah di­sam­pai­kan pimpinan DPR ke Jokowi.

DPR hanya tinggal me­nung­gu sikap resmi dari Pre­siden. Bahkan, kalau Jokowi tidak merespon rekomendasi Komisi IX, DPR siap meng­guna­kan hak kedewanannya menyikapi ke­nai­kan iuran BPJS.

Yang pasti, Komisi IX pasti akan meminta BPK melakukan audit pada BPJS sebelum memutuskan sikap­nya terkait kenaikan iuran BPJS.

“Audit BPK nanti surat tersendiri dari pimpinan DPR, sehingga rekomendasi hasil rapat,” tegas politikus Partai Demokrat itu. (h/rol)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Kerumunan Ritual Mistis Dibubarkan Polsek Nongsa

Jumat, 23 Juli 2021 | 18:10 WIB

Ngabalin Yakini Jokowi Bisa Mengatasi Pandemi

Jumat, 23 Juli 2021 | 14:20 WIB
X