Pemerintah Tolak Minta Maaf

- Kamis, 21 April 2016 | 03:07 WIB

Tragedi 1965 yang sebelumnya disebut G-30S/PKI terus dibedah berbagai kalangan untuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Salah satu tudingan, dialamatkan pada pemerintah. Namun, penguasa saat ini dengan tegas menyatakan menolak minta maaf.

JAKARTA, HALUAN — Wa­kil Presiden Jusuf Kalla me­ne­gaskan pemerintah tidak akan meminta maaf kepada korban tragedi tahun 1965. Penegasan ini disampaikan JK usai bertemu dengan Men­ko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

“Pak Luhut juga mela­porkan tentang beberapa hal tentang penyanderaan, ten­tang simposium 1965, ya beberapa hal diterangkan. Pertama, pemerintah punya sikap seperti apa kata Pak Luhut, yaitu pemerintah ti­dak punya rencana untuk minta maaf,” ujar JK di kantor Wa­pres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/4).

“Kalau minta kepada siapa dan oleh siapa. karena sekali lagi saya ingin ulangi, korban yang pertama itu justru jende­ral kita, lima orang,” imbuhnya.

JK menyebut tidak ada data akurat soal jumlah korban tragedi 1965. Akibatnya, ada perbedaan data soal korban. “Kalau ratusan ribu kan pasti banyak kuburan massal itu. Nggak ada yang bisa menunjukkan,” kata JK.

“Saya sendiri waktu itu, kalau di Makassar yah bukan di Jawa, seingat saya di Makassar cuma satu orang yang korban. Dibu­nuhlah oleh kita tidak tahu siapa, cuma satu orang. Di Bone kam­pung saya banyak, 25 orang tapi di penjara,” tuturnya.

Luhut di sela acara Simpo­sium Nasional Membedah Trage­di 1965 di Hotel Aryaduta sebe­lumnya menegaskan keinginan pemerintaj merekonsiliasi kasus pelanggaran HAM masa lalu. Tapi Luhut menegaskan rekon­siliasi tersebut bukan berarti pemerintah  ingin meminta maaf terkait tragedi 1965.

“Tidak pernah ada pikiran untuk minta maaf, mungkin boar­ding-nya adalah akan pe­nyesalan mendalam peristiwa masa lalu yang kita berharap tidak terulang lagi. Itu boarding-nya,” kata Luhut.

Namun, Akademisi dari Aus­tralian National University, Ariel Herianto menilai negara adalah pihak yang paling ber­tanggung jawab atas banyaknya korban di tragedi 1965. Dalam hipotesanya, apabila konflik di tahun 1960-an tidak ada unsur negara di dalamnya, korban hanya akan berjumlah puluhan sampai ratusan orang. Ribuan orang yang mati akibat tragedi 1965 adalah bukti hadirnya ne­gara dalam tragedi tersebut.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Ini Aturan Baru Naik Kereta Api Mulai Oktober 2021

Rabu, 29 September 2021 | 04:05 WIB
X