KPU Merasa Dikekang DPR

- Jumat, 24 Juni 2016 | 04:54 WIB

JAKARTA, HALUAN — Komisioner Komisi P­e­mi­lihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay menyebut jika peru­bahan Undang-Undang No­mor 8 Tahun 2015 tentang Pe­milihan Kepala Daerah mem­buatnya merasa diikat oleh DPR. Sebab, terdapat aturan yang mengharuskan KPU berkonsultasi dengan parl­e­men saat membuat per­aturan.

Aturan itu termaktub dalam pasal 9 huruf a pe­rubahan UU Pilkada yang menyebut KPU diharuskan berkonsultasi dengan DPR saat menyusun peraturan teknis tahapan pemilihan. Hasil konsultasi melalui fo­rum rapat dengar pendapat (RDP) bersifat mengikat.

“Kalau sudah mengikat, padahal kami tidak setuju. Kami akan repot nantinya,” kata Hadar di Kantor Se­kretariat Bersama Kodifikasi Pemilu, Jakarta, Rabu (22/6).

Padahal, menurutnya, KPU bersifat independen. Hal itu sesuai dengan pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Karenanya Hadar menilai, seharusnya KPU tak perlu berkonsultasi dengan pihak manapun dalam mem­buat Peraturan KPU.

“Pasal 9 huruf a ini meru­pakan sebuah kemunduran. Dimana kemandirian KPU sudah dibangun pelan-pelan. Sekarang menjadi diikat se­perti itu,” ucapnya.

Untuk menentukan biaya kampanye perserta, KPU kata Hadar harus ber­kon­sultasi dengan DPR. Me­nurutnya, hal itu yang akan membuat KPU kehi­langan independensinya. Pa­dahal, KPU tak setuju ada pem­berian uang kampanye. Me­nurutnya, hal itu bisa men­jurus pada politik uang.

“Kami angggap pem­berian biaya kampanye tidak boleh dengan uang tunai. Pemberian makan misalnya, langsung saja berikan ma­kanannya. Tapi kami beda pendapat DPR inginnya uang tunai. Kalau konsultasinya meningkat, kami berarti ha­rus ikut,” tuturnya.

Karenanya, Hadar me­ngaku telah mantap me­la­kukan uji materi terkait pasal 9 huruf a perubahan UU Pilkada. “Dari awal kami lihat aturan ini me­mang sudah berdiskusi dan telah me­ngambil kepastian cepat untuk judicial review,” ucap­nya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Arteria Dah­lan berpendapat, peraturan yang dibuat KPU sering bersebrangan dengan un­dang-undang. Hal itu yang melatarbelakangi hairnya pasal 9 huruf a dalam per­ubahan UU pilkada.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Waduh, Vaksin di Daerah Ini Ditunda

Kamis, 29 Juli 2021 | 01:42 WIB

IDI Sebut Baru 50 Dokter Divaksin Booster

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:01 WIB
X