Edhy Prabowo Ajukan Kasasi, KPK: Kami Yakin MA Profesional

- Senin, 29 November 2021 | 14:50 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginginkan Mahkamah Agung (MA) tidak memberi potongan hukuman pidana bagi terdakwa suap ekspor benih lobster, Edhy Prabowo. Mantan menteri kelautan dan perikanan itu mengajukan kasasi lanjutan setelah hukumannya diperberat dalam banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Kami meyakini independensi dan profesionalitas Majelis Hakim di tingkat MA, yang akan memutus perkara dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan seluruh aspek sesuai kaidah-kaidah hukum," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dikutip dari Republika.co.id, Senin (29/11).

Baca Juga: Tok! Hakim Perberat Hukuman Edhy Prabowo Jadi 9 Tahun

Ali Fikri berharap MA berpandangan bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Dia melanjutkan, tindak pidana korupsi telah memberikan dampak buruk yang nyata dirasakan masyarakat luas dan menghambat pemulihan ekonomi nasional.

"Sehingga butuh komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam upaya bersama pemberantasan korupsi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," katanya.

Baca Juga: Sesuai Tuntutan Jaksa, Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun

Hingga saat ini, KPK belum mengeksekusi Edhy Prabowo ke lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut mengingat perkara terdakwa Edhy Prabowo saat ini belum memiliki kekuatan hukum tetap menyusul upaya hukum lanjutan yang dilakukan mantan wakil ketua umum Gerindra itu

Terkait upaya hukum tersebut, Ali mengatakan bahwa tim jaksa akan menyusun kontra memori kasasi. Dia menjelaskan, hal tersebut sebagai bantahan atas dalil dan argumentasi terdakwa dimaksud.

Sebelumnya, Edhy Prabowo mengajukan kasasi atas vonis sembilan tahun penjara yang diputus Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Upaya hukum lanjutkan itu seperti dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: republika.co.id

Tags

Terkini

Ketua DPD RI Dukung Jatim Jadi Tuan Rumah PON 2028

Rabu, 26 Januari 2022 | 22:02 WIB

Ini Ancaman 'Ngeri' Jika Tak Bayar Pinjol

Rabu, 26 Januari 2022 | 21:50 WIB

Kenapa? 2023 Ratusan Ribu Guru Terancam Nganggur

Rabu, 26 Januari 2022 | 20:25 WIB
X