PKS: Pemerintah Jangan Paksakan Kehendak Jalankan UU Ciptaker

- Rabu, 1 Desember 2021 | 21:35 WIB
Anggota Badan Legislasi DPR RI Mulyanto
Anggota Badan Legislasi DPR RI Mulyanto

 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Badan Legislasi DPR RI Mulyanto, minta pemerintah jangan membuat tafsir sendiri terkait putusan MK tentang pembatalan UU Cipta Kerja.

Pemerintah harusnya menghormati dan mengikuti amar putusan MK secara utuh dan tidak memaksakan kehendak untuk tetap menjalankan UU Cipta Kerja (Ciptaker) tersebut.

Mulyanto menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa UU Ciptaker saat ini masih berlaku karena tidak ada satu pasal pun yang dibatalkan, tidak seluruhnya tepat.

“Saya tidak sependapat dengan penafsiran pemerintah tersebut. Kita perlu cermat dan utuh dalam membaca teks keputusan MK dimaksud," kata mantan anggota Panitia Kerja UU Ciptaker dari PKS tersebut.

Baca Juga: Wali Nagari Lakitan Salurkan Bantuan Sembako untuk Korban Kebakaran di Gurun Panjang

Mulyanto menjelaskan, amar putusan MK sudah sangat jelas minta kepada pembentuk UU untuk mereview dan merevisi UU Ciptaker secara materiil saat melakukan proses pembentukan kembali UU Ciptaker secara formiil. 

Selain itu, MK memerintahkan pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat, untuk menghindari dampak yang lebih besar dari pemberlakuan UU Ciptaker.

"Ini artinya, secara tersirat, ada masalah dengan pasal-pasal UU Ciptaker secara materiil," kata Mulyanto, Rabu (1/12/2021).

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Tags

Terkini

1,4 Juta Vaksin AstraZeneca Kembali Tiba di Tanah Air

Kamis, 20 Januari 2022 | 14:15 WIB

6 Kebijakan Ketat PLN, Cegah Penyebaran Covid-19

Kamis, 20 Januari 2022 | 10:23 WIB

Tjahjo Kumolo: Tahun ini Pemerintah Tak Terima CPNS

Rabu, 19 Januari 2022 | 20:05 WIB

Kemenag akan Gelar Pospenas ke-9 di Makassar

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
X