Pentingnya Pengawasan dalam Mencapai Target Vaksinasi Covid-19

Nova Anggraini
- Kamis, 2 Desember 2021 | 10:35 WIB
Endang Purwaningsih
Endang Purwaningsih

Oleh: Endang Purwaningsih

Pelaksanaan vaksinasi guna menanggulangi pandemi Covid-19 masih terus digalakkan pemerintah. Bahkan, pemerintah meningkatkan target sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia, dari 181,5 juta orang menjadi 208,3 juta orang, untuk dapat mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

Data Kementerian Kesehatan per tanggal 20 November 2021 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang telah divaksin sudah mencapai 134 juta orang lebih untuk dosis satu, atau sekitar 64,39 persen dari total jumlah target sasaran. Sementara untuk dosis lengkap (dosis 1 dan dosis 2), baru mencapai 88,8 juta orang, atau sekitar 42,65 persen.

Penyuntikan vaksin ini telah dilakukan pemerintah secara bertahap sejak Januari 2021 lalu. Vaksinasi ini tercatat telah menyasar berbagai kelompok masyarakat, seperti tenaga kesehatan, petugas publik, lansia, masyarakat umum dan remaja.

Kemudian ditambah vaksinasi gotong royong yang menyasar para pekerja dan keluarganya. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan vaksinasi Covid-19 ini rampung pada Januari 2022, dan minimal tercapai 80 persen pada akhir tahun 2021.

208,3 juta jiwa yang menjadi target sasaran vaksinasi Covid-19 tentu adalah jumlah yang besar. Begitupun dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi ini juga terbilang sangat besar, mencapai puluhan triliun rupiah.

Mengingat besarnya sasaran dan anggaran dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini, tentu membutuhkan pengawasan agar tujuan dan target serta sasaran vaksinasi tepat, cepat dan efisien. Apalagi, dalam pelaksanaan vaksinasi yang telah berjalan selama hampir satu tahun ini memang ditemukan sejumlah permasalahan.

Diantaranya ketimpangan stok dan distribusi, serta masalah pungli dan sertifikat palsu (kompas.id, 14 Agustus 2021). Hal ini tentu semakin memperkuat alasan kenapa pengawasan pelaksanaan vaksinasi sangat diperlukan, terutama dalam hal distribusi dan pengelolaan stok vaksin. Sebab hal tersebut menjadi salah satu faktor penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan pemerintah dalam mencapai target vaksinasi.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah memberi amanat kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengawal pelaksanaan vaksinasi ini. Amanat tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 Tahun 2020 pasal 21 ayat 9, dimana BPKP ditugaskan melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan dalam pelaksanaan penunjukan langsung penyediaan Vaksin Covid-19 serta menyiapkan pedoman pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Singkatnya, BPKP diberi tugas untuk mengkoordinasikan pengawasan PBJ vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi dengan melibatkan APIP kementerian, lembaga dan daerah (K/L/D). Pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Menindaklanjuti Perpres tersebut, BPKP telah menerbitkan pedoman pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh APIP yang ada di kementerian, lembaga dan daerah. Dalam pedoman pengawasan itu disebutkan sasaran dan ruang lingkup pengawasan ini meliputi Kantor Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Sasaran pengawasan difokuskan pada lima tepat (5 Tepat) yakni tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan administrasi, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan vaksinasi serta kecukupan pengendalian risiko fraud.

Halaman:

Editor: Nova Anggraini

Tags

Terkini

Tjahjo Kumolo: Tahun ini Pemerintah Tak Terima CPNS

Rabu, 19 Januari 2022 | 20:05 WIB

Kemenag akan Gelar Pospenas ke-9 di Makassar

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
X