Cegah Varian Omicron, Komisi IX DPR: Pemerintah Harus Tegas Tegakkan Aturan

- Kamis, 2 Desember 2021 | 17:30 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah bersikap tegas menegakkan aturan dalam upaya mencegah masuknya varia Omicron ke Indonesia.

Politisi Golkar itu melihat pengalaman selama ini, berbagai aturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah dalam penanganan Covid-19, tidak berjalan dengan sungguh-sungguh dan konsisten di lapangan.

“Untuk Omicron ini harus tegas. Bagaimana di pintu-pintu masuk, semua petugas di lapangan baik itu dari KKP dan Imigrasi TNI/Polri dan BNPB semuanya betul-betul berjalan dengan sistem dilapangan, tidak boleh ada lagi toleransi dalam bentuk apapun bagi pelaksanaan di lapangan” tegas Melkiades dalam diskusi bertema “Antisipasi Varian Omicron Jelang Nataru 2021”, di Media Center DPR, kamis (2/12/2021).

Tidak kalah penting diingatkannya adalah harus menggunakan PCR kualitas terbaik untuk mengetes kedatangan orang dari luar negeri, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Mereka yang masuk ke Indonesia itu harus benar-benar dicek.

Di berbagai negara saat ini sedangkan melakukan penelitian terhadap dampak dari Omicron. Karena itu dia meminta Kementerian Kesehatan, paktisi maupun pelaku kesehatan agar waspada saja dan jangan gerogi dan jangan ketakutan yang berlebihan.

“Toh sampai saat ini belum ada penelitian apapun yang mengatakan bahwa varian ini Omicron ini di luar lebih cepat menularkan, tingkat keparahannya lebih hebat dari Delta,” kata Melkiades.

Anggota Komisi IX dari PDIP Muchamad Nabil Haroen meminta seluruh kementerian dan lembaga harus betul-betul bisa menurunkan atau menghilangkan ego sektoral nya masing-masing dalam menangani pandemic Covid-19 ini.

“Memang agak sulit ya menurunkan ego sektoral ini. Tetapi ini harus betul-betul dihilangkan dalam melakukan langkah-langkah kerja yang sifatnya mitigasi. Saya kira ini perlu diperkuat koordinasi antar steakholder,” kata Nabil.

Dia melihat ego sektoral itu selama ini terlihat sekali. Dia mencontohkan surat edaran banyak sekali dikeluarkan Mendagri dari Menkes. Surat edaran atau intruksi itu betul-betul seragam dan seirama. Jangan sampai antara menteri A dengan menteri B tidak seirama yang membuat masyarakat bingung.

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Tags

Terkini

Keren! Rumah Tahfiz Kini Hadir di Mesir

Selasa, 25 Januari 2022 | 21:30 WIB

Omicron Versi Terbaru Sudah Ditemukan, Lebih Ganas?

Selasa, 25 Januari 2022 | 19:30 WIB

Begini Kronologi Meninggalnya Putri Nurul Arifin

Selasa, 25 Januari 2022 | 13:15 WIB
X