Klaim China Terhadap Laut Natuna, PKS: Indonesia Harus Bersikap Tegas

- Sabtu, 4 Desember 2021 | 18:45 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto

"Namun, tentu saja kepentingan nasional mereka tersebut tidak boleh mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional kita di Laut Natuna," kata Mulyanto.

Mulyanto menegaskan, pemerintah China harus menghormati kedaulatan bangsa lain di kawasan Natuna. Bila tidak bisa mengganggu hubungan bilateral kedua negara dan memicu resources war (perang perebutan SDA) di kawasan.

“Indonesia sendiri untuk mendukung pembangunan nasionalnya punya target produksi minyak 1 juta barel per hari (BPH).  Dan perairan Natuna memberikan kontribusi lifting yang lumayan, sekitar 2 persen," jelas Mulyanto.

Karenanya kata Mulyanto, Indonesia tidak boleh diam. Bila harta karun energi ini diganggu negara lain bisa-bisa target 1 juta BPH tinggal angan-angan belaka.

Jadi sudah sepantasnya pemerintah bersikap tegas terhadap klaim China tersebut. Apalagi ini sudah sampai menggangu upaya penambangan migas kita di sana. Sebagai negara yang berdaulat, kita tidak boleh diam,” lanjut Mulyanto.

Untuk diketahui berdasarkan data SKK Migas hingga September 2021, produksi minyak di perairan Natuna tercatat sebesar 17.449 BPH dan produksi gas sebesar 394 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). 

Adapun produksi tersebut berasal dari tiga Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau produsen migas di lepas pantai (offshore) Natuna, antara lain Medco E&P Natuna, Premier Oil, dan Star Energy.

Secara umum di perairan Natuna tercatat ada blok produksi, blok pengembangan dan blok eksplorasi. Dengan cadangan migas yang besar. (*)

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

Telkom Akan RUPST Tanggal 27 Mei 2022

Kamis, 19 Mei 2022 | 10:59 WIB
X