Antisipasi Omicron, Pemerintah Perketat Pintu Masuk Transportasi Udara

- Selasa, 7 Desember 2021 | 00:27 WIB
Ilustrasi penggunaan moda transportasi udara khusus daerah Jawa Bali yang tak lagi terapkan wajib tes PCR.  (pixabay.com/ThePixelman)
Ilustrasi penggunaan moda transportasi udara khusus daerah Jawa Bali yang tak lagi terapkan wajib tes PCR. (pixabay.com/ThePixelman)

HARIANHALUAN.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali memperketat pintu masuk melalui transportasi udara dalam rangka mencegah gelombang tiga kenaikan kasus Covid-19 dan menghalang varian Omicron masuk ke Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan dengan tegas untuk masa karantina Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia menjadi 10 hari dari sebelumnya hanya 7 hari.

“Untuk pengendalian dilakukan mulai penerbangan domestik antisipasi libur natal dan tahun baru (Nataru) untuk masa karantina WNI dan WNA ke Indonesia menjadi 10 hari dari sebelumnya hanya 7 hari,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto dalam keterangan resmi, Senin (6/12/2021).

Pengetatan dilakukan untuk mencegah masuknya varian baru Omicron.

“Bagi personel udara pesawat asing, pengetatan dilakukan dengan mempersingkat syarat tes RT-PCR dari semula 7x24 jam menjadi 3x24 jam dan menambah ketentuan wajib tes RT-PCR pada saat kedatangan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan, dalam melaksanakan pengendalian transportasi, Kemenhub selalu merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19. SE Kemenhub secara lebih spesifik dan teknis, mengatur petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional melalui transportasi udara.

“Pengetatan ini dilakukan dalam upaya mengantisipasi penyebaran varian Omicron yang sudah sampai ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, sehingga dibutuhkan peningkatan pengawasan di pintu masuk Indonesia, seperti di bandara. Selain itu, kita juga ingin mempertahankan pengendalian penyebaran Covid-19 di Indonesia yang saat ini sudah berjalan baik,” ucap Adita.

Sebagai catatan, SE Kemenhub No. 106 Tahun 2021 diterbitkan pada 2 Desember 2021 dan berlaku efektif mulai 3 Desember 2021, dan sewaktu-waktu dapat diubah menyesuaikan dinamika perkembangan di lapangan. (*)

Editor: Jefli Bridge

Sumber: IDX Channel

Tags

Terkini

Tjahjo Kumolo: Tahun ini Pemerintah Tak Terima CPNS

Rabu, 19 Januari 2022 | 20:05 WIB

Kemenag akan Gelar Pospenas ke-9 di Makassar

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
X