Garuda Indonesia Resmi Berstatus PKPU, Bangkrut?

- Jumat, 10 Desember 2021 | 11:15 WIB
Pesawat Garuda Indonesia. (Foto: Pixabay)
Pesawat Garuda Indonesia. (Foto: Pixabay)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT Mitra Buana Koorporindo terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dikabulkan. Putusan itu dibacakan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/12).

Sebelumnya, gugatan ini didaftarkan Mitra Buana Koorporindo ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (22/10), karena Garuda Indonesia tidak membayar kewajibannya sebesar Rp 4,158 miliar kepada pemohon hingga jatuh tempo pada 14 Juli 2021.

Baca Juga: Nasib Garuda Indonesia Kini, Optimalkan Bisnis di Eropa

Dikutip dari situs Registrasi dan Layanan Online Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara itu terdaftar dengan nomor registrasi 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Berikut ini rangkuman selengkapnya fakta-fakta Garuda Indonesia yang kini resmi berstatus PKPU:

Alasan Majelis Hakim Kabulkan Gugatan PKPU Terhadap Garuda Indonesia
Dalam putusannya, Majelis Hakim menjelaskan alasan mengabulkan gugatan MBK terhadap Garuda Indonesia. Pertama, perusahaan memiliki kreditur lain yang sah selain MBK.

Baca Juga: Sehatkan Neraca Keuangan, Garuda Tutup Sebagian Rute Penerbangan

Salah satu kreditur yang dimaksud adalah PT My Indo Airlines (MYIA) yang sebelumnya sudah lebih dulu menggugat PKPU Garuda Indonesia. Namun, pada 21 Oktober 2021, Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan tersebut.

Kedua, tagihan para pemohon sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh Garuda Indonesia serta ada kemungkinan tidak terbayar. Ketiga yakni tagihan-tagihan tersebut dapat dibuktikan secara sederhana.

"Menimbang hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan PKPU dari termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Jo Pasal 8 ayat 4 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan juga Pasal 225 ayat 2 dan ayat 4 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga PKPU telah dikabulkan paling lama untuk 45 hari," ujar Ketua Majelis Hakim, Kadarisman Al Riskandar, dikutip dari Kumparan, Jumat (10/12).

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: Kumparan.com

Tags

Terkini

Airlangga Tegaskan KIB Belum Bahas Capres 2024

Selasa, 5 Juli 2022 | 15:34 WIB

Airlangga: KIB Dibentuk untuk Pemilu Presiden

Selasa, 5 Juli 2022 | 15:29 WIB
X