Jamiluddin Ritonga: Pemindahan IKN Hanya Keinginan Elit

- Sabtu, 11 Desember 2021 | 17:41 WIB
Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga.
Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), Ahmad Doli Kurnia Tanjung menargetkan RUU tersebut disahkan menjadi UU pada awal 2022. Doli mengklaim bahwa pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR sepakat dibutuhkan pemindahan IKN.

Pengamat komunikasi politik M Jamiluddin Ritonga menilai kesepakatan pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR itu menguatkan dugaan bahwa pemindahan IKN untuk mengakomodir kepentingan elit daripada rakyat. Elit yang dimaksud disini adalah eksekutif dan dan partai pendukung pemerintah.

Baca Juga: Respon Pusat dan Daerah Terkait IKN, BRIN Lakukan Diskusi Webinar

"Mayoritas fraksi di DPR yang mendukung pemindahan IKN itu juga berasal dari partai pendukung pemerintah. Fraksi di DPR ini akan dijadikan stempel untuk memuluskan keinginan para elit tersebut dengan target selesai awal 2022," kata Jamil kepada media ini, Sabtu (11/12/2021).

Selain itu, RUU IKN inisiatif dari eksekutif. Hal ini mengindikasikan pemindahan IKN memang lebih dominan keinginan pemimpin (elit) daripada rakyat.

Baca Juga: Pengamat Sebut Pemindahan IKN Tergantung DPR

"Pemindahan IKN semakin elitis karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan lokasi IKN baru. Jokowi setelah meninjau Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, akhirnya memutuskan lokadi IKN baru seluas 180 ribu hektar di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur," kata Jamil.

Dilain pihak, rakyat hingga sekarang belum pernah ditanyakan apakah setuju IKN dipindahkan. Rakyat juga tidak pernah ditanya di mana lokasi IKN yang baru. Rakyat tiba-tiba dikejutkan, lokasi IKN yang baru sudah ditetapkan.

"Cara penetapan lokasi IKN ini layaknya seperti di zaman kerajaan saja. Saat raja ingin memindahkan ibu kota kerajaannya, sang raja pun meninjau beberapa lokasi. Kalau sang raja merasa cocok, ia pun mengeluarkan titah dengan menetapkan lokasi ibu kota baru.  Raja merasa itu haknya, dan rakyat harus ikut titah sang raja," tegas Jamil.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

X