Kewenangan DPD RI Perlu Diperkuat di Bidang Legislasi dan Anggaran

- Kamis, 12 September 2019 | 22:05 WIB

 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)  hadir sebagai salah lembaga legislatif  yang mewakili aspirasi daerah dalam pembangunan dan mensejahterakan daerah.

"DPD RI lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran-nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, kehadiran DPD mengandung makna bahwa sekarang ada lembaga yang mewakili kepentingan lintas golongan atau komunitas yang sarat dengan pemahaman akan budaya dan karakteristik daerah," ujar Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis saat membuka FGD Penguatan Kewenangan Konstitusional DPD RI Dalam Rangka Penguatan Sistem Otonomi Daerah, di Universitas Batam, Kamis (12/9/2019).

Di usianya yang ke15 tahun, kata Darmayanti Lubis, kewenangan DPD RI perlu diperkuat terutama dalam bidang legislasi dan anggaran. Karena hampir semua produk undang-undang,  berkaitan dengan daerah.

"Karena itu, sudah seharusnya DPD RI dilibatkan dalam  pembahasan rancangan undang-undang sampai kepada  tingkat akhir secara tripartit dengan DPR dan Pemerintah," kata senator dari Sumatera Utara itu.

Dia beharap, melalui FGD tersebut lahir pemikiran-pemikiran konstruktif dari insan akademis, dari pakar dan komponen masyarakat dalam rangka memperkuat kewenangan konstitusional dan kinerja DPD RI ke depan.

Senator asal Kepulauan Riau Hardi Selamat Hood mengungkapkan, selama dua periode menjadi anggota DPD RI, dirinya merasakan bahwa DPD RI belum bergaung meski sudah berumur 15 tahun.

Karena itu menurut dia, DPD RI perlu diperkuat melalui amandemen UUD. Dengan demikian, dapat ikut membahas setiap RUU yang berkaitan dengan daerah, pengawasan, dan budgeting sampai pada tahap akhir, bukan sekedar menyerahkan naskah akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Harapan saya, perlu adanya amandemen untuk memperkuat kewenangan DPD RI sebagai fungsi checks and balances. Selain itu, dua parlemen senayan DPD RI dan DPR harus bisa bersinergi menghasilkan produk undang-undang yang ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah," tegasnya.

Peneliti Senior LIPI Prof. Dr R. Siti Zuhro mengatakan, harus ada pembeda dan DPR tidak perlu risau dengan kehadiran DPD RI. Kehadiran DPD RI sudah sangat tepat dipikirkan oleh pendiri bangsa sebagai utusan daerah. Untuk legitimasi DPD RI, diciptakan sesuai amanah konstitusi, harus mampu memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat.

"DPD hadir dengan segala keterbatasan kewenangannya, akan tetapi DPD RI harus melakukan gebrakan untuk berkontribusi bagi daerah. Dengan adanya penguatan kewenangan, maka DPD RI akan maksimal bekerja sehingga daerah melihat DPD RI benar-benar menjadi perwakilan daerah," ucap Siti Zuhro.

Pakar Hukum Tata Negara Dr. Zainal Arifin Mochtar mengatakan DPD RI lahir pada amandemen ketiga UUD 1945, dilatar belakangi antara lain adanya wakil rakyat yang ditunjuk yang seakan-akan mengkhianati proses pemilu. Oleh karenannya, didorong seluruh wakil rakyat dipilih melalui proses pemilihan umum, baik untuk wakil rakyat (DPR) dan wakil daerah (DPD).

"Harapan saya, DPD RI jangan hanya minta kekuatan dan kewenangan, tapi dari setiap anggota harus perform optimal meskipun dengan kewenangan yang ada, sebagaimana Pasal 22D UUD 1945.  Bagaimanapun juga dengan kewenangan yang ada, DPD RI merupakan lembaga legislasi yang penting dalam sistem ketatanegaraan kita," jelasnya.

Kini, ada wacana dari sekelompok pihak yang akan melakukan amandemen kelima UUD 1945. Akan tetapi, terlepas dari tujuan dari agenda melakukan amandemen terbatas, yang paling penting adalah bagaimana agar otonomi daerah yang telah digagas oleh para pendiri bangsa dan menjadi tuntutan dan kebutuhan daerah tidak mengalami arus balik ke sentralisme.

DPD RI sebagai penopang otonomi daerah, penyalur dan pengawal  aspirasi masyarakat/daerah tidak semakin dikerdilkan dalam pergumulan politik jangka pendek. (sam)

Editor: Administrator

Terkini

Waduh, Vaksin di Daerah Ini Ditunda

Kamis, 29 Juli 2021 | 01:42 WIB

IDI Sebut Baru 50 Dokter Divaksin Booster

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:01 WIB
X