KPK Mulai Pasrah! Parpol Koalisi dan Jokowi Sepakat Belum Terbitkan Perppu KPK

- Jumat, 4 Oktober 2019 | 15:07 WIB

JAKARTA, HARIANHALIUAN.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama parpol koalisi sementara, sepakat untuk tidak bakal  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Menanggapi hal tersebut, KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan atau tidaknya Perppu. 
Akan tetapi, KPK mengingatkan soal potensi pelemahan kerja pemberantasan korupsi jika Perppu tersebut tidak diterbitkan.

"Jika memang ada keinginan melakukan penyelamatan terhadap pemberantasan korupsi dengan jalur penerbitan Perppu, kami hargai hal tersebut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dilasir okezone.com, Jumat (4/10/2019).

Kata Febri, saat ini KPK berada pada posisi untuk menunggu hasil keputusan Presiden Jokowi. 
Tetapi dia mengingatkan, Rancangan UU KPK yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah tersebut  banyak poin yang justru melemahkan kerja KPK.

"Yang perlu dipahami, dari indentifikasi KPK, pada RUU perubahan ketiga UU KPK yang baru disahkan di paripurna DPR beberapa waktu yang lalu tersebut, terdapat setidaknya 26 poin yang beresiko melemahkan kerja KPK," kata Febri.

"Dan apakah hal ini akan dibiarkan atau dilakukan penyelamatan melalui Perppu, kami serahkan pada Presiden," imbuhnya.

KPK pasrah terhadap keputusan yang akan diambil Presiden ‎Jokowi terhadap penerbitan Perppu untuk mencabut revisi UU KPK. 
Sebelumnya,  ‎Ketum Partai NasDem, Surya Paloh  menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama parpol koalisi sementara sepakat untuk tak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jadi yang jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu,” kata Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).


Paloh menjelaskan kesepakatan ini lahir saat melangsungkan pertemuan di Istana Bogor beberapa hari lalu. Dimana mereka membahasa soal Perppu KPK ini. Salah satu alasannya Perppu tak perlu dikeluarkan karena saat ini UU KPK yang yang baru disahkan pada 17 September lalu sudah di gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).*

Editor: Administrator

Terkini

Indonesia Terima Dukungan Vaksin dari Selandia Baru

Selasa, 26 Oktober 2021 | 12:07 WIB

Memasuki Era Endemi Covid-19, Siapkah Indonesia?

Selasa, 26 Oktober 2021 | 11:15 WIB
X