Ribuan Milenial Minta Pemerintah dan Partai Politik Tingkatkan Partisipasi dalam Kebijakan Publik

- Rabu, 15 Desember 2021 | 07:55 WIB

“Berbeda dengan think-tank atau organisasi masyarakat yang fokus pada advokasi isu tertentu, Think Policy hadir sebagai platform kebijakan publik yang fokus menjadi katalis melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan, serta membangun jembatan interaksi dengan pembuat kebijakan. Kami bertujuan mengubah mindset sekaligus budaya pembuatan kebijakan publik sehingga lebih berbasis bukti dan empati di Indonesia, sehingga dorongan yang kami lakukan bersifat multisektor, lintas ideologi politik, dan sistemik. ” tambah Andhyta.

Pentingnya partisipasi masyarakat khususnya generasi muda dan kebijakan berbasis bukti dan empati dalam pembuatan kebijakan ini juga disuarakan oleh Suharti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Suharti menjelaskan Policy tidak bisa dilakukan oleh disiapkan satu unit saja, harus lihat perspektif banyak pihak, dan generasi muda dapat berperan dengan berpartisipasi aktif dalam kebijakan, berpendapat, menyediakan informasi, data fakta lapangan. Pemerintah tentunya ingin dorong transparansi agar kebijakan yang kita bangun betul bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sebanyak-banyaknya sehingga prosesnya harus akuntabel, transparan dan berbasis evidence atau berbasis data. Itu sangat-sangat jelas manfaatnya dan hasilnya bisa kita ketahui. Tidak kalah penting, perlu disusun kebijakan publik dari hati yang adil, karena dari awal keadilan itu harus dijaga.

Tercatat lebih dari 1,300 peserta yang tersebar dari 30 provinsi bahkan menjangkau diaspora di 10 negara lain berpartisipasi dalam acara Policy Fest selama dua hari penuh. Ribuan peserta yang terlibat tak hanya menunjukkan minat masyarakat terhadap kebijakan publik, tetapi tumbuh pesatnya organisasi Think Policy sebagai penyelenggara yang dalam tiga tahun terakhir konsisten mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Sebelumnya per Agustus 2021, tercatat Think Policy telah membangun komunitas yang terdiri atas lebih dari 500 profesional muda reformis yang menjalin kolaborasi sebagai alumni di lima pulau besar se-Indonesia, serta hampir 30 ribu komunitas daring yang dapat mengakses konten edukasi kebijakan publik secara online.

Jumlah partisipasi generasi muda yang aktif dalam kebijakan publik lewat Think Policy diharapkan dapat menjawab rendahnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan. Taufik Hanafi, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dalam acara yang sama menjelaskan dalam Indeks Pembangunan Pemuda dari Bappenas dan kementerian lainnya, kami melihat ada perkembangan dua indikator yang perlu menjadi perhatian generasi muda, yakni indikator partisipasi pemuda, dan kepemimpinan pemuda yang relatif lambat dibanding indikator lainnya.

"Indikator ini melihat bagaimana pemuda jadi pemimpin terutama dalam mengusulkan solusi alternatif dalam tahapan dan tingkatan pembangunan. Untuk itu pertemuan ini menjadi sangat penting dan sangat strategis melihat peran pemuda dalam kebijakan publik yang menjadi keniscayaan dan prasyarat penting untuk keberhasilan pembangunan nasional. Besar harapan ini menjadi pemantik generasi muda dengan terus meningkatkan keterampilan dan partisipasi khususnya Think Policy yang memberi perhatian khusus terhadap perumusan kebijakan berbasis bukti dan empati," ujarnya. (*)

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: rilis

Tags

Terkini

X