Program BSU Tahap Perluasan Ditargetkan Jangkau 1,7 Juta Penerima

- Kamis, 16 Desember 2021 | 21:15 WIB
Ilustrasi penerimaan subsidi gaji atau BSU (Foto : Portal Republik/Istimewa)
Ilustrasi penerimaan subsidi gaji atau BSU (Foto : Portal Republik/Istimewa)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah menggelontorkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan daya beli tenaga kerja atau buruh terdampak pandemi. Bantuan sebesar Rp1 juta untuk setiap penerima, telah disalurkan sejak awal pandemi pada 2020.

Sedangkan tahun ini, menyusul gelombang pertama pada Juli-September lalu, pemerintah kembali menyalurkan BSU dengan perluasan agar manfaatnya dapat diterima di seluruh Indonesia. Dalam penyalurannya, kolaborasi berbagai pihak menjadi sangat penting supaya BSU tepat sasaran dan bermanfaat optimal.

Baca Juga: Siap-siap Cair, Begini Cara Cek Status Penerima BSU Tahap 5

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lukita Warman menyatakan, pada Juli-September lalu BSU telah tersalurkan kepada 7 juta penerima di 28 provinsi. Berikutnya, tahap perluasan dimulai pada November, ditargetkan hingga akhir tahun dapat disalurkan kepada 1,7 juta penerima di provinsi lainnya.

“Sampai saat ini, hampir 1 juta orang sudah mendapatkan BSU (gelombang kedua atau tahap perluasan),” ujar Surya dalam Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN, Rabu (15/12/2021), seraya menambahkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan Bank Himbara dalam hal penyaluran.

Baca Juga: Kabar Gembira! Penerima BSU Akan Diperluas Hingga 1,7 Juta Pekerja

Syarat penerima BSU dengan perluasan cakupan penerima ini sama dengan BSU sebelumnya, seperti memiliki NIK, peserta aktif BPJS, penghasilan di bawah Rp3,5 juta, serta bekerja di sektor terdampak pandemi COVID-19. Namun demikian, persyarakatan berada di wilayah yang menerapkan PPKM Level 3 dan 4, ditiadakan. Sehingga bantuan tersebut dapat diterima pekerja di seluruh Indonesia.

Guna mencegah terjadinya tumpang tindih penerima, Surya mengatakan bahwa koordinasi data dengan kementerian terkait telah dilakukan. Penerima bantuan lain seperti Kartu Pra Kerja, Program Keluarga Harapan, dan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) tidak berhak menerima BSU.

Sedangkan untuk pengawasan, Surya menekankan bahwa data telah solid serta dilakukan verifikasi pada saat penyaluran. Selain itu, bagi masyarakat juga tersedia call center, website, juga dapat menghubungi kantor BPJS untuk melakukan pengaduan.
BSU dikatakan Surya, juga diharapkan menjadi stimulus agar perusahaan segera mendaftarkan pekerja ke BPJS, karena masih banyak perusahaan yang belum melakukannya.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: rilis

Tags

Terkini

X