Fraksi PKB Minta Isu Kekerasan Seksual Dibahas Khusus dalam Muktamar NU

- Kamis, 16 Desember 2021 | 17:30 WIB
Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangannya kepada wartawan,di ruang Rapat Fraksi PKB DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2021) sore.
Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangannya kepada wartawan,di ruang Rapat Fraksi PKB DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2021) sore.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Meningkatnya kasus kekerasan seksual dalam beberapa waktu terakhir memicu keprihatinan banyak kalangan, termasuk Fraksi PKB DPR RI. Sedangkan RUU Tindak Pidana Kekerasa Seksual (TPKS) yang tengah dibahas di DPR RI belum juga disahkan sebagai RUU usulan inisiatif DPR RI.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, peningkatan kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Kasus asusila tersebut terjadi hampir di semua sektor masyarakat. Baik di lingkungan kampus, perusahaan, hingga di tengah masyarakat umum.

Baca Juga: Ini Tiga Langkah Menag Cegah Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama

“Situasi ini tentu tidak bisa kita biarkan. Kami berharap ada penyelesaian secara sistematis melalui aturan dan regulasi yang lebih jelas,” kata Cucun dalam keterangannya kepada wartawan,di ruang Rapat Fraksi PKB DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2021) sore.

Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Jenderal DPP PKB M Hasanuddin Wahid yang juga anggota Komisi X DPR dan Ketua Umum PP Fatayat NU Anggia Erma Rini yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI. Selain itu hadir Sekretaris Fraksi PKB Fathan Subchi dan beberapa anggota fraksi PKB DPR RI.

Baca Juga: Kekerasan Seksual Kian Marak, Aktivis Perempuan: Penegakan Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Cucun mengungkapkan, saat ini DPR RI sedang menyusun RUU TPKS yang akan menjadi RUU inisiatif DPR RI.
salah satu penganjal pengesahan RUU TPKS adalah perbedaan cara pandang perumusan definisi kekerasan seksual di antara fraksi-fraksi di DPR. Perbedaan cara pandang ini cukup dalam karena dipengaruhi cara pandang keagamaan masing-masing fraksi.

Oleh karena itu, FPKB DPR RI berharap masalah kekerasan seksual ini dibahas secara khusus dalam Muktamar ke-34 Nadhlatul Ulama (NU) di Lampung pada 22-23 Desember 2021 mendatang.

“Kami memohon pada muktamirin untuk membahas secara khusus persoalan kekerasan seksual yang kian meningkat dengan beragam modusnya. Kami berharap ada rekomendasi khusus terkait persoalan ini agar menjadi energi perjuangan kami di forum legislasi,” ujar Cucun.

Dia menilai, rekomendasi dari Muktamar NU terkait kasus kekerasan seksual sangat diperlukan oleh Fraksi PKB sebagai representasi politik kaum nahdliyin. Diharapkan arahan para masyayikh, para ulama, para pengurus nadhliyin di semua level dari seluruh Indonesia akan mampu merumuskan secara komprehensif rumusan masalah kekerasan seksual dan alternatif solusinya.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

X