PKS Desak Pemerintah Serius Revisi RUU Migas

- Jumat, 17 Desember 2021 | 18:55 WIB
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mendesak pemerintah aktif dan serius melakukan revisi Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas (RUU Migas).

"Hal ini penting agar ada kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor migas," kata Mulyanto kepada media ini, Jumat (17/12/2021).

Mulyanto melihat saat ini terjadi kekosongan hukum akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal-pasal terkait Badan Pelaksana (BP) Migas dalam UU Nomor 22/2001. Seharusnya setelah MK mengeluarkan putusan, pemerintah segera membentuk tim untuk menindaklanjuti revisi UU terkait.

"Tapi sayangnya, sampai hari ini sudah hampir lewat sepuluh tahun Pemerintah adem-adem saja. Semestinya Pemerintah lebih serius dan proaktif menyelesaikan masalah regulasi ini. Sebab kekosongan hukum ini bisa jadi salah satu alasan banyaknya investor migas kakap yang hengkang dari Indonesia," tegas Mulyanto.

Mulyanto menjelaskan, saat ini Komisi VII bersama Badan Keahlian DPR RI tengah merampungkan draft RUU perubahan atas UU No. 22/2001 tentang Migas ini.

Baca Juga: Basrizal Koto Rayakan Anniversary Pernikahan ke-35 dengan Ratusan Anak Yatim

Meskipun revisi RUU Migas ini tidak masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2022, tapi pihaknya optimistis RUU Migas ini dapat masuk ke daftar pembahasan melalui mekanisme pembahasan RUU secara kumulatif terbuka. 

Kumulatif Terbuka adalah daftar RUU dalam Prolegnas seperti yang dapat diajukan pembahasannya kapan saja baik oleh Pemerintah maupun DPR RI, seperti pengesahan perjanjian internasional tertentu, akibat putusan Mahkamah Konstitusi, dll.

"Kesepakatan di Baleg, satu komisi hanya boleh menggusung satu RUU dalam tahun berjalan. Karena Komisi VII telah mengusulkan RUU EBT (Energi Baru-Terbarukan) pada prioritas tahun 2021 maka RUU Migas ini menjadi prioritas selanjutnya yang perlu dibahas melalui jalur kumulatif terbuka," kata Mulyanto.

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Tags

Terkini

Dari Ukraina, Jokowi Kembali ke Polandia

Kamis, 30 Juni 2022 | 08:18 WIB
X