Papua Ditutup demi Cegah Corona, Respons Cepat Gubernurnya Dipuji

- Rabu, 25 Maret 2020 | 20:33 WIB

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe akan menutup akses keluar-masuk Papua mulai besok untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona (COVID-19). Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memuji Gubernur Papua karena dianggap cepat merespon wabah Corona di daerahnya.

"Saya kira Pak Presiden kemarin sudah menyampaikan di pidatonya bahwa situasi di daerah yang paling tahu adalah kepala daerahnya. Jadi saya kira dalam kaitan itu termasuk di Papua itu pak gubernur yang paling tahu situasi di sana. Jadi mungkin ada hal-hal yang memang mendasari kenapa sampai mereka melakukan itu," ujar Doli, saat dihubungi, Rabu (25/3/2020).

Doli mengatakan status tanggap darurat Corona secara nasional ini perlu direspon cepat oleh tiap daerah. Tiap daerah perlu melihat tingkat kerawanan dan penyebaran virus Corona.

Selain itu, menurut Doli untuk merespon wabah Corona ini diperlukan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi untuk hidup sehat, rajin mencuci tangan dan menerapkan social distancing. Kedua fasilitas kesehatan dan tenaga medis di daerah juga menjadi tantangan tersendiri.

Ia menilai karakter masyarakat Papua yang hidup dengan berkelompok dinilai jadi salah satu faktor kebijakan tersebut dipilih. Doli menilai pemerintah Papua bertugas untuk mengintensifkan sosialisasi terkait pencegahan Corona ke masyarakat Papua dengan melakukan pendekatan adat.

"Bicara tentang pelayanan yang cepat, pelayanan yang memadai. Saya kira di Papua itu kan tentu situasinya berbeda, masyarakatnya berbeda di sana, mereka hidup berkelompok-kelompok," ujarnya.

"Tentu kemudian saya kira tugas dari pemerintah Papua itu tentu juga treatment nya berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Nah mungkin itu juga salah satunya yang membuat akhirnya pemerintah daerah Papua mengambil langkah yang seperti tadi disampaikan," imbuhnya.

Selain itu, Doli menilai kebijakan Papua membatasi penerbangan dan pelayaran masuk dan keluar dari daerahnya tak bisa serta merta ditetapkan di DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota. Sebab ia menilai Ibu Kota merupakan pusat bisnis nasional sehingga, apapun kebijakannya akan berdampak secara nasional baik ekonomi maupun sosial.

"Kalau mau diterapkan sama dengan daerah lain itu perlu ada pembahasan khusus antara pemerintah daerah DKI dengan pusat karena begitu kita mengambil tindakan yang salah terhadap Jakarta, nah ini berdampaknya nasional. Karena berdampak nasional itu juga harus menjadi bukan hanya tanggungjawab dari pemerintah DKI, tapi juga pemerintah pusat," ungkap politikus Golkar itu.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Agim, Anak Nelayan yang Ingin jadi Hafiz Quran

Jumat, 17 September 2021 | 17:45 WIB

Ini Daftar Lengkap 150 Pati TNI yang Dimutasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:40 WIB

Ingat! Jika Langgar Hal Ini PNS Bisa Dipecat

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
X