Staf Sri Mulyani Jawab Kritik Fadli Zon Soal Utang Era Corona

- Selasa, 14 April 2020 | 10:49 WIB

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon beradu argumen dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo terkait utang pemerintah di tengah virus corona. Perang opini itu bermula dari utas (thread) Twitter Fadli yang menyinggung soal utang pemerintah yang dinilai sudah melampaui batas aman.

"HATI-HATI, UTANG KITA SUDAH MELAMPAUI BATAS AMAN! (a thread)," tulis Fadli Zon, dikutip dari akun Twitter pribadinya @fadlizon, Selasa (14/4).

Dalam utas tersebut, ia mengatakan seharusnya pemerintah tidak berbangga diri dengan penerbitan utang global berdenominasi dolar AS sebesar US$4,3 miliar atau setara Rp68,8 triliun (mengacu kurs Rp16 ribu) pada Selasa, 7 April lalu. Ia menilai para pejabat publik seharusnya memperbesar rasa malu lantaran utang membengkak.

"Kenyataan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond di tengah pandemi covid-19, sama sekali tidak menunjukkan kehebatan. Malah sebaliknya, menunjukkan betapa ringkihnya perekonomian kita," ujarnya.

a melanjutkan pemerintah membutuhkan utang sebesar Rp741,84 triliun untuk kebutuhan pembiayaan tahun ini, dengan perhitungan sebelum terjadi pandemi. Rinciannya, utang baru Rp351,9 triliun untuk menutup defisit dan melunasi utang jatuh tempo sebesar Rp389,98 triliun.

Dengan nilai utang tersebut, ia memperkirakan rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di kisaran 36 persen hingga 38 persen akhir tahun. Dengan asumsi inflasi di bawah 5 persen dan PDB di kisaran Rp16.300 triliun.

"Selain itu, jangan bohongi rakyat seolah-olah rasio utang kita masih aman. Pemerintah selalu berdalih rasio utang kita terhadap PDB tetap aman, karena masih di bawah 60 persen," ujarnya.

Fadli juga mempertanyakan benarkah batasan rasio utang terhadap PDB 60 persen masih benar untuk dijadikan patokan batas aman bagi perekonomian Indonesia. Ia mengutip pendapat ekonom sekaligus Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menyatakan batas aman rasio utang yang tepat saat ini adalah 22 persen dari PDB, bukan 60 persen.

Alasannya, rasio aman yang digunakan dalam UU Keuangan Negara mengacu kepada dua kali rasio pajak negara-negara The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sementara itu, rasio pajak negara-negara OECD rata-rata 30 persen.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

2 Kunci Pengendalian Covid-19 Ala Presiden, Simak!

Rabu, 22 September 2021 | 16:15 WIB

Sabar! Pemerintah Belum Putuskan Cuti Bersama 2022

Rabu, 22 September 2021 | 13:07 WIB
X