Surati Jokowi, ICMI Minta Pembatasan Tempat Ibadah Dievaluasi

- Selasa, 14 April 2020 | 11:31 WIB

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ratusan orang yang mengklaim sebagai pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) daerah mengirimi surat terbuka ke pemerintah terkait kebijakan pembatasan sosial di tempat ibadah selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam surat yang salah satunya ditujukan ke Presiden Joko Widodo dan Gubernur Anies Baswedan itu, mereka meminta pemerintah kembali mengevaluasi dan mencabut keputusan itu agar seluruh tempat ibadah bisa kembali digunakan.

Pengurus ICMI Sulawesi Selatan, Haris Baginda, menyatakan tempat ibadah mestinya menjadi media untuk menguatkan imunitas tubuh dan spirit perjuangan melawan penyebaran wabah pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Terkait kebijakan PSBB tersebut, perlu evaluasi dan pertimbangan dalam hal penutupan tempat-tempat suci ibadah, seperti masjid dan tempat suci ibadah agama lainya yang diakui secara sah di Indonesia," katanya dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (13/4).

Menurut Haris, pembatasan sosial di tempat ibadah bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 dan sila ke-1 Pancasila. Dalam konstitusi dasar negara itu disebutkan, negara mestinya menjamin kemerdekaan penduduk memeluk dan menjalankan keyakinan agamanya.

Oleh karenanya menurut dia, tempat ibadah mestinya tetap bisa digunakan secara efektif. Sebagai solusi, pemerintah bisa menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan di sana, dan pelarangan hanya diberlakukan kepada masyarakat yang kondisi kesehatannya tengah terganggu.

"Memerintahkan masyarakat yang kondisi kesehatannya terganggu atau tidak sehat untuk tidak melaksanakan ibadah di tempat-tempat suci ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya," ujarnya.

Haris berpendapat bahwa pembatasan sosial di tempat ibadah merupakan upaya terstruktur untuk menjauhkan masyarakat dari agamanya. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan penyesatan logika, seolah-olah masjid menjadi media rentan penularan wabah Covid-19.

Karenanya, menurut dia, kebijakan itu berbahaya sebab bisa mengakibatkan degradasi keimanan di tengah masyarakat. Lagi pula, lanjutnya, pembatasan itu juga tak menunjukkan ikhitiar penanganan Covid-19 yang semestinya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Ini Aturan Baru Naik Kereta Api Mulai Oktober 2021

Rabu, 29 September 2021 | 04:05 WIB
X