Simak! Ini 7 Langkah Antisipasi Pemerintah Tekan Penyebaran Omicron

- Minggu, 2 Januari 2022 | 06:55 WIB
Menkominfo Johnny G Plate. (Humas Kominfo)
Menkominfo Johnny G Plate. (Humas Kominfo)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Daerah diminta untuk memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu strategi antisipasi utama membendung penyebaran varian Omicron di daerah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat strategi antisipasi lainnya yang telah disiapkan pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menuturkan saat ini tren penggunaan PeduliLindungi secara mingguan mengalami penurunan ke level 74% di Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.

Baca Juga: Delmicron Muncul Setelah Omicron, WHO: Ancaman Kembar Oleh Varian Delta

Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kembali penggunaan PeduliLindungi sebagai salah satu sarana utama pengawasan dan antisipasi penyebaran COVID-19 di daerah.

"Penggunaan aplikasi PeduliLindungi sangat penting sebagai bagian dari kedisiplinan yang menjadi kunci utama bagi kita dalam menangani pandemi COVID-19. Pemerintah daerah juga harus terus mengaktifkan Satgas COVID-19 di tingkat desa dan kecamatan untuk mendisiplinkan 3T," ujar Menkominfo Jonny.

Baca Juga: Pakar Sebut Omicron Akan Segera Menggantikan Delta Sebagai Varian Global Dominan

Johnny mengatakan bahwa upaya peningkatan kedisiplinan di daerah tersebut harus berjalan beriringan dengan berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk menghindari penyebaran varian Omicron secara luas. Meski saat ini penyebaran varian Omicron di tanah air masih relatif rendah, menurutnya semua pihak harus tetap menjaga kewaspadaan dan kedisiplinan.

"Pemerintah sigap menyiapkan tujuh langkah antisipasi untuk menekan penyebaran COVID-19 varian Omicron agar tidak meluas," tambahnya.

Adapun, tujuh langkah antisipasi dimulai pemerintah dengan tetap menerapkan kebijakan level PPKM. Selanjutnya, pemerintah akan menerapkan ambang batas 10 kasus/juta penduduk/hari (setara 2.700 kasus per hari) untuk mengukur kapan pengetatan kegiatan masyarakat perlu dilakukan.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: rilis

Tags

Terkini

X