Komnas HAM Tolak Herry Wirawan Dihukum Mati, Sultan: Indonesia Negara Berdaulat

- Kamis, 13 Januari 2022 | 19:34 WIB
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengkritisi kekhawatiran Komnas HAM yang mengingatkan Kejaksaan Agung dalam menerapkan hukuman mati bagi para terdakwa extra ordinary crime, seperti pelaku pemerkosaan 13 santri Herry Wirawan.

"Sebagai negara yang berdaulat yang menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan universal, negara melalui para penegak hukum berhak menuntut hukuman yang setimpal bagi para pelaku kejahatan luar biasa. Bahkan dengan hukuman mati sekalipun. Filosofi dan kedudukan kita jelas, Indonesia adalah negara hukum berdaulat yang berperikemanusiaan," tegas Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (13/1/2022).

Baca Juga: Predator 13 Santri Dituntut Hukuman Mati, Fahira Idris Berharap Dikabulkan Hakim

Menurutnya, setiap bangsa memiliki standar moral yang berbeda. Begitu  juga standar nilai kemanusiaan. Indonesia tidak hanya menghormati hak hidup seseorang, tapi juga hak untuk diperlakukan secara manusiawi oleh individu lainnya.

"Jika kita sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa sangat tidak manusiawi, maka adalah adil dan wajar hukuman untuk mencabut hak hidupnya secara paksa. NGO dan praktisi HAM internasional tidak pernah bertanggung jawab atas dampak kejahatan kemanusiaan yang ditimbulkan pelaku bagi korban. Artinya mereka sedikitpun tidak berhak mengintervensi keputusan hukum Indonesia, kecuali kita mengizinkannya," ujar mantan Wagub Bengkulu tersebut.

Baca Juga: Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Dituntut Hukuman Mati

Hukuman mati, tambah Sultan, harus menjadi wujud kedaulatan dan solusi hukum Indonesia pada semua jenis kejahatan berat yang berdampak luas. Termasuk bagi kejahatan keuangan dengan nilai triliunan rupiah.

"DPD RI selalu mendukung setiap keputusan hukum lembaga penegakan hukum Indonesia, baik KPK dan kejaksaan serta lembaga kehakiman dalam mewujudkan keadilan di negeri ini. Sehingga tidak boleh ada pihak manapun yang berpikiran untuk mendikte ketetapan hukum Indonesia," tegasnya.

Seperti diberitakan, Komnas HAM mengingatkan lembaga penegak hukum agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan hukuman mati karena dampaknya akan menjadi perhatian dunia internasional.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Tags

Terkini

X