Partai Gelora Usul MPR Tak Jadi Lembaga Negara yang Permanen

- Jumat, 14 Januari 2022 | 14:40 WIB
Wakil Ketua Umum Patai Gelora Fahri Hamzah
Wakil Ketua Umum Patai Gelora Fahri Hamzah

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengusulkan agar Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) tidak dijadikan lembaga negara yang permananen, tapi cukup adhoc saja. 

Keberadaan MPR hanya diperlukan sekali dalam 5 tahun untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, dan mengamendemen konstitusi atau UUD kalau hal itu perlu dilakukan serta kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan.

"Jadi buat apa itu, kayak sekarang. Apalagi semua pimpinannya dari partai politik yanh ada. Mereka semua dapat rumah dinas dan mobil dinas. Untuk apa?" tegas Wakil Ketua Umum Patai Gelora Fahri Hamzah, dalam Gelora Talk bertajuk 'Reformasi Sistem Politik, Mengapa Fraksi di DPR Sebaiknya Dihapus?', Rabu (12/1/2022) petang.

Baca Juga: Dubes RI di Tokyo Kukuhkan Pengurus Persatuan Pelajar Indonesia Jepang 2021-2022

Fahri mengkritik fungsi MPR  melakukan sosialiasi nilai-nilai kebangsaan dan Empat Pilar. Sosialisasi Empat Pilar, lanjutnya, merupakan peran dari eksekutif, sehingga MPR tidak perlu mengambil tugas tersebut.

"Untuk apa MPR melakukan sosialisasi, dia kan assembly, sosialisasi kan oleh eksekutif," tegas Fahri.

Karena itu, kata Fahri, MPR perlu direformasi sistemnya secara menyeluruh. Sebab, MPR sebagai cerminan dari daulat rakyat juga telah dikangkangi oleh partai politik (parpol).

Baca Juga: PLN Bisa Bangkrut, PKS Tolak Rencana Luhut Cabut DMO Batu Bara

"Jadi banyaklah yang harus kita ubah ke depan, supaya kita betul-betul melakukan reformasi sistem politik kita agar jangan sampai daulat rakyat dikangkangi oleh partai politik. Itu bisa menjadi bencana," tegasnya.

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Tags

Terkini

X