Mahyudin: UU Ciptaker Mengurangi Semangat Otonomi Daerah

- Rabu, 19 Januari 2022 | 17:02 WIB
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) telah mengurangi semangat otonomi daerah karena banyak kewenangan daerah yang ditarik oleh pemerintah pusat.

“Sejak awal, DPD RI ingin lebih dalam terlibat dalam pembentukan UU, termasuk UU Cipta Kerja, walau kewenangannya terbatas. Keterlibatan DPD RI tentu dengan tujuan untuk terus membela kepentingan daerah. Kami ingin mempertahankan otonomi daerah, karena ingin memberikan keleluasan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri,” kata Mahyudin dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Perspektif Daerah Terhadap UU Cipta Kerja, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” di Denpasar, Bali, Rabu (19/1/2022).

Pasca putusan terhadap UU Ciptaker, Mahyudin menambahkan, DPD RI harus bersikap bijak demi membela kepentingan daerah yang banyak terabaikan dalam substansi UU Ciptaker. Apalagi menurutnya, sikap itu sangat penting sebagai bentuk kewajiban moral DPD sebagai lembaga perwakilan yang selalu menjaga kepentingan daerah.

Baca Juga: Makin Mudah dan Cepat, Pengaduan Layanan Kelistrikan Lewat PLN Mobile

“DPD harus menentukan sikap yang bijak, pasca putusan MK terhadap UU Ciptaker, sebagai tanggungjawab moral menjaga kepentingan daerah. Menurut kami, hubungan antara pusat dan daerah yang bersifat desentralistik lebih baik dibandingkan sentralistik,”katanya.

Untuk itulah, Mahyudin berharap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Ciptaker yang dibentuk DPD itu dapat menjadi sarana memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah dalam memperbaiki materi UU Ciptaker. Menurutnya, DPD akan terus menyerap aspirasi rakyat di berbagai daerah, karena pada dasarnya UU adalah milik rakyat, bukan oligarki.

“Pansus Undang-Undang Ciptaker yang dibentuk DPD memerlukan banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat luas, terutama di daerah mengenai UU Ciptaker. Apalagi ada berbagai kepala daerah yang sejak awal memprotes pengesahan UU Ciptaker ini,” katanya.

Baca Juga: Keadilan untuk Laura Anna, Gaga Muhammad Dihukum 4 Tahun 6 Bulan

Mahyudin juga tidak menampik adanya berbagai poin positif di dalam UU Ciptaker, yang bisa dipertahankan, seperti mempermudah kehidupan UMKM dan aturan yang bersahabat bagi investasi, walau masih ada beberapa substansi negatif, terutama terkait dengan kewenangan daerah. Dalam hal ini, DPD menurutnya akan mencoba mengkompilasi berbagai pendapat dari yang mendukung maupun yang menolak UU Ciptaker.

Halaman:

Editor: Heldi Satria

Tags

Terkini

X